Penyertaan Modal ke PT Bank Sumut Ditolak, Pemprovsu Dinilai Lalai

497
Rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut dengan PT Bank Sumut. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai lalai dalam memberikan penyertaan modal ke PT Bank Sumut.

Penyertaan modal yang dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2016 senilai Rp78 miliar lebih tersebut, dilakukan terburu-buru dan tanpa penjelasan sehingga mendapat penolakan dari mayoritas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Hanafiah Harahap dalam rapat dengar pendapat Komisi C dengan PT Bank Sumut, di gedung dewan, Rabu (26/10/2016).

Politisi dari Partai Golkar ini menjelaskan, penyertaan modal ke PT Bank Sumut itu tanpa ada sinkronisasi. Pemprov tidak memberikan data dan validasi alasan penyertaan modal tersebut, sehingga banyak anggota Banggar menolaknya. Padahal ini merupakan kelalaian dari Pemprov Sumut selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).

“Komisaris tidak peduli bahwa penyertaan modal ke Bank Sumut itu sudah berakhir sejak 2014. Tetapi tidak ada upaya selama rentang waktu itu sampai 2016 ini untuk memperbaiki Perda atau membuat Perda baru. Ini Banggar baru tahu kalau ada penyertaan modal Rp500 miliar lebih, dua hari lalu baru dimasukkan, di saat pembahasan penyertaan modal juga yang dicantumkan di KUAAPAS PAPBD 2016 sekitar Rp78 miliar. Mana bisa begitu,” kata Hanafiah.

Hanafiah yang juga anggota Banggar menilai Pemprovsu tidak serius mengelola potensi PAD Sumut. Padahal selama 11 tahun PT Bank Sumut sudah memberikan dividen Rp1,7 triliun lebih untuk Pemprov.

“Kenapa potensi sebesar ini tidak dikelola dengan benar, tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Disinilah gunanya dewan pengawas dan komisaris. Kenapa terburu-buru memasukkan di injury time, seolah ingin menjebak dewan, mencari kambing hitam, terus menyalahkan kita, bahwa kita tidak menyetujui,” tegasnya.

BACA JUGA  DPRD Sumut Bingung, Data Ketenagakerjaan Tidak Sinkron

“Pemprov tidak boleh akal-akalan dalam menyusun anggaran, hasilnya nanti asal-asalan, bisa bahaya ini, kita sudah disupervisi KPK. Harus terprogramlah. Kita tidak mau ada persekongkolan niat jahat, apalagi untuk APBD,” imbuhnya.

Menurut Hanafiah, jika Pemprov profesional dan bisa memanage ini dengan baik, penyertaan modal ke Bank Sumut senilai Rp500 miliar dapat diberikan. Apalagi ada dana yang berasal dari Silpa APBD Sumut tahun 2015 yang cukup besar, mencapai Rp500 miliar lebih. Sesuai Permendagri No 22 tahun 2015, Silpa hanya boleh digunakan untuk membayar utang dan penyertaan modal.

Sementara Dirut PT Bank Sumut Edie Rizliyanto mengatakan selama 11 tahun terakhir sejak tahun 2005 hingga 2015, Bank Sumut memberikan dividen ke Pemprovsu senilai Rp1,76 triliun.

RDP tersebut akhirnya diskors, karena tidak hadirnya Biro Keuangan dan Biro Perekonomian Pemprov Sumut. Dalam RDP selanjutnya Komisi C akan memangil dua instansi tersebut untuk mempertanyakan solusi bagi masa depan PT Bank Sumut sebagai BUMD yang memberikan PAD terbesar bagi Sumut. (ts-02)

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here