Gubsu akan Pertimbangkan Agar PBB-KB dari Pertamina Diaudit BPK

276
Salah seorang staf melintas di Ruang Paripurna DPRD Sumatera saat tengah berlangsung paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas Pengantar Nota Keuangan Gubernur pada RPAPBD Sumut 2016, Rabu (16/11/2016). (tobasatu.com/nida)

tobasatu.com, Medan | Gubernur Sumatera Utara akan mempertimbangkan usulan DPRD Sumut agar Pemprovsu melakukan audit investigasi terhadap penerimaan PBB-KB (Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor) dari PT Pertamina MOR I Sumbagut.

Hal ini dilakukan karena pajak PBB-KB dari Pertamina mengalami penurunan pada Perubahan APBD (P-APBD) 2016.

Pertimbangan ini diungkapkan Gubernur melalui nota jawaban Gubsu terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RP-APBD Provsu tahun anggaran 2016 yang dibacakan Sekdaprovsu Hasban Ritonga dan para asisten Setdaprovsu, pada rapat paripurna dewan dipimpin ketua DPRD Sumut Wagirin Arman S.Sos, Rabu (16/11/2016) di Gedung Dewan.

Gubsu menjelaskan, realisasi penerimaan PBB-KB bersumber dari perusahaan/badan usaha penyalur bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pungut PBB-KB, setiap bulannya menyetorkan berdasarkan hasil penjualan untuk masa satu bulan.

Sampai Januari 2016, setoran dari wajib pungut sebesar Rp74 miliar per bulan. Sesuai dengan fluktuasi harga, sejak bulan Maret 2016 setoran mengalami penurunan menjadi Rp62 miliar per bulan.

Dijelaskan juga, dari target penerimaan Rp840 miliar sampai triwulan III tahun 2016 telah terealisasi Rp582,898 miliar lebih atau 69,39 persen. Sesuai sisa masa kerja tahun anggaran 2016 tiga bulan lagi diharapkan akan terealisasi sekitar Rp180 miliar. Dengan demikian, realisasi penerimaan PBB-KB sampai 31 Desember 2016 diprediksi Rp760 miliar, sehingga terjadi penurunan target penerimaan pada P-APBD 2016 sebesar Rp80 miliar atau 9,52 persen.

Untuk kedepan, Gubsu sependapat dengan anggota dewan akan meminta data faktual konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor kepada PT Pertamina MOR I Sumbagut untuk digunakan sebagai bahan penetapan target penerimaan PBB-KB. (ts-02)

BACA JUGA  Satpol PP Tarik Paksa Mobil Dinas Mantan Anggota DPRD Sumut
Loading...
loading...