DPRD Sumut Usulkan Lahan Seluas 5.873 Ha Dihapus dari Daftar Aset PTPN 2

667
Ketua DPRD Sumatera Utara H Wagirin Arman, S.Sos. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Ketua DPRD Sumatera Utara H Wagirin Arman akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar lahan seluas 5.873 hektar dihapus dari daftar asset PTPN2.

Hal ini kata Wagirin, dimaksudkan agar Sumut bisa melakukan pembangunan dengan lebih maksimal, mengingat selama ini tata ruang untuk pembangunan terkendala akibat konflik tanah di atas lahan milik PTPN 2 tersebut.

Selain itu, tutur politisi Partai Golkar itu, usulan penghapusan lahan milik PTPN 2 seluas 5.873 hektar dari daftar asset pemerintah pusat, juga sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, yang meminta agar proses pembangunan di daerah jangan sampai terhambat gara-gara asset BUMN.

Karena itu, tutur politisi Partai Golkar itu, pihaknya akan menemui Ketua DPR RI yang segera akan kembali dijabat oleh Setya Novanto, guna menyampaikan usulan tersebut.

“Sebagai Ketua DPRD Sumut saya akan menemui Ketua DPR RI Setya Novanto, dan meminta agar lahan seluas 5.873 hektar milik PTPN 2 dikeluarkan dari daftar asset agar Sumatera Utara kedepan bisa melakukan pembangunan dan pengembangan wilayah dengan lebih maksimal,” tutur Wagirin kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (29/11/2016).

Dikatakan Wagirin, bersama Novanto, pihaknya akan berupaya agar Menteri Keuangan dan Meneg BUMN bersedia melepas lahan milik PTPN 2 untuk dikelola oleh Pemprovsu. Sehingga kedepan Gubernur Sumut akan memiliki kewenangan untuk menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan daerah.

Selama ini, kata Wagirin, pembangunan di Sumut cenderung terhambat, sebab pemerintah daerah kesulitan untuk mengembangkan wilayah karena tanah seluas 5.873 hektar yang saat ini dikuasai PTPN 2 masih terjadi silang sengketa.

Apalagi dalam SK No.42, pemerintah telah diperintahkan untuk melepaskan tanah tapi harus membayar.

BACA JUGA  DPRD Sumut Temukan Miliaran Rupiah Proyek PSDA di Palas ‘Abal-abal’

Untuk tahap awal nantinya, pemerintah daerah harus mengidentifikasikan mana-mana saja areal yang dikategorikan ada masalah, setengah bermasalah, hingga yang masalahnya berat untuk dilepas.

“Yang tidak ada masalah bisa didahulukan dan selanjutnya memasuki tahap kedua dan ketiga. Saya akan mendiskusikan masalah ini dengan ketua DPR RI Setya Novanto,” kata Wagirin.

Dia meyakini Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki data-data soal tanah-tanah dengan klasifikasi bermasalah, setengah bermasalah dan aman untuk dilakukan pelepasan tersebut.

“Karena seperti yang sudah sering saya sampaikan, masalah konflik tanah PTPN 2 ini jika tidak segera diselesaikan akan menjadi bom waktu untuk Sumut,” tegas Wagirin Arman. (ts-02)

 

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here