Perda Penambahan Penyertaan Modal Non Kas PDAM Tirtanadi Disahkan

554
Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman S.Sos saat menandatangani Perda Penambahan Penyertaan Modal ke PDAM Tirtanadi secara non kas, disaksikan Sekda Provsu Hasban Ritonga dan Wakil Ketua DPRD Sumut, Senin (7/12/2016). (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | DPRD Sumatera Utara akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal ke PDAM Tirtanadi secara non kas, Senin (7/12/2016).

Pengesahan Ranperda yang penandatanganannya dilakukan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dengan Gubernur Sumatera Utara diwakili Sekda Provsu Hasban Ritonga, serta dihadiri Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo, diawali dengan pembacaan laporan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD Sumatera Utara, Astra Yudha Bangun.

Dalam laporannya, Astra Yudha menyebutkan, Ranperda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi secara non kas merupakan Ranperda yang diusulkan oleh Pemprovsu di luar program pembentukan Perda Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.

Pengajuan Ranperda itu, kata Astra Yudha, menindaklanjuti penerimaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.48 tahun 2016, yang mengatur tentang pedoman penerimaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusaan daerah air minum, dalam rangka penyelesaian utang perusahaan daerah air minum kepada pemerintah pusat secara non kas.

Sementara Sekda Provsu Hasban Ritonga mewakili Gubernur HT Erry Nuradi menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang menghapus utang non kas PDAM Tirtanadi, yang  merupakan kebijakan nasional dari pemerintah pusat untuk memberikan penghapusan utang perusahaan daerah air minum kepada 107 PDAM di seluruh Indonesia dengan piutang negara jumlahnya sebesar Rp3,9 triliun.

Dengan adanya kebijakan ini, maka pemerintah pusat memberikan keringanan untuk menghapuskan utang PDAM Tirtanadi sebesar Rp185.120.553.000, yang merupakan utang proyek MMUDP III yang dimulai tahun 2001.

“Kesempatan yang langka ini harus kita manfaatkan sehingga PDAM Tirtanadi dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Dimana PDAM Tirtanadi medapatkan kesempatan mengikuti skema penghapusan utang sesuai dengan Permendagri No.48 tahun 2016 dengan besaran utang pokok dan bunga yang akan dihapuskan sebesar Rp185.120.553.000,” tutur Hasban Ritonga.

BACA JUGA  Pembangunan Pembangkit Listrik di Labuhanbatu Terganjal Pembebasan Lahan

Hasban menjelaskan, Ketika itu PDAM Tirtanadi melakukan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) Limau Manis 500 liter/detik, booster dan jaringan perpipaan dengan melakukan pinjaman luar negeri perjanjian penerusan pinjaman antara pemerintah pusat dan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut dalam rangka penggunaan dana dari Asian Development Bank.

Akibat Perjanjian Kerjasama (KSO) PDAM Tirtanadi dengan PDAM Tirtadeli yang menyebabkan hutang jangka panjang PDAM Tirtadeli Kabupaten Deli Serdang menjadi tanggungjawab PDAM Tirtanadi dalam rangka pembiayaan proyek pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Sei Ular 60 liter/detik dan jaringan perpipaan di PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.

“Penghapusan utang sebagaimana kami sebutkan di atas dapat dilakukan melalui skema hibah dari pemerintah pusat kepada Pemprovsu dan dilanjutkan dengan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PDAM Tirtanadi sehingga dibutuhkan Perda Penyertaan Modal secara non kas,” tuturnya.

Perda penyertaan modal secara non kas ini tambah Hasban, merupakan salah satu syarat untuk penyertaan modal dari Pemprovsu kepada PDAM Tirtanadi yang selanjutnya PDAM Tirtanadi akan menghapus bukukan utangnya kepada negara secara non kas. (ts-02)

Loading...
loading...