Anggota Dewan Diproyeksikan Rp135 Miliar, Rakyat Miskin Dijatah Rp850 Juta

423
Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2017 masih dikebut pembahasannya oleh Pemprovsu bersama DPRD Sumatera Utara.

Namun, penganggaran yang dilakukan terkesan timpang, dimana untuk untuk kegiatan legislator dianggarkan miliaran rupiah, sementara untuk pemberdayaan fakir miskin relative lebih rendah.

Informasi diperoleh tobasatu.com, Minggu (8/1/2017), dalam draft kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2017, untuk urusan wajib pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan plafon  anggaran sementara sebesar Rp3.283.614.670.000.

Pos anggaran Dinas Pendidikan Sumut alokasi anggaran sebesar  Rp370.700.000.000. Dinas Bina Marga dan Konstruksi sebesar Rp906.000.000.000. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Rp446.850.000.000. Selanjutnya Sekretaris DPRD Sumut Rp210.000.000.000.

Alokasi anggaran Sekretariat DPRD Sumut lebih besar dibandingkan alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan yakni sebesar Rp187.912.500.000.

Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda menyebut peningkatan anggaran yang cukup besar pada pos Sekretariat DPRD Sumut merupakan sebuah kewajaran. Pasalnya, anggota dewan memiliki fungsi penganggaran.

“P-APBD 2016 pos belanja Sekretariat dewan sebesar Rp162 Miliar. Sedangkan di R-APBD 2017 naik 30 persen menjadi Rp210 Miliar,”ujar Elfenda, Minggu (8/1).

Menurutnya, itulah kekuatan atau kemampuan dari lembaga legislatif dalam mengutak-atik anggaran. “Kenapa bisa lebih besar anggaran Sekretariat dewan dibandingkan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Haji, ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar,”tambahnya.

Untuk itu, Elfenda mengingatkan agar lebih mengedepankan program yang berpihak kepada rakyat miskin.  Kata dia, berdasarkan data KUA-PPAS R-APBD 2017 bahwa alokasi belanja untuk perjalanan dinas keluar daerah mencapai Rp82,1 Miliar, belanja reses Rp28 Miliar, kunjungan kerja dalam daerah Rp23,4 Miliar.

BACA JUGA  DPRD Sumut Minta Agar BUMD yang Membebani APBD Dilikuidasi

“Secara total belanja untuk kegiatan anggota dewan selama 2017 diproyeksikan Rp131,5 Miliar. Ironisnya program pemberdayaan fakir miskin, komoditas adat PMKS dan lainnya hanya Rp850 juta.  Melihat ini semua, jelas bahwa  dewan hanya mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat Sumut,” tuturnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sumut, Nirmaraya mengaku belum melihat secara mendetail anggaran yang diajukan pada KUA-PPAS R-APBD 2017.

“Segitu (Rp210 Miliar) ya, saya belum lihat lah. Nanti kita cek dulu,”ujar Nirmaraya saat dikonfirmasi secara terpisah. (ts-02)

Loading...
loading...