RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Segera Disahkan

898
IWAPI Sumut dan AJI Kota Medan menggelar diskusi bertajuk “Perempuan dalam Pusaran Kekerasan Seksual”, Kamis (09/02/2017). (tobasatu.com/T Bobby Lesmana).

tobasatu.com, Medan | Ikatan Wanita Pengusaha Indonesa (IWAPI) Sumut bersama Divisi Perempuan dan Anak Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan mendukung segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

Menurut Ketua IWAPI Sumut Hj.Rosna Nurleli Siregar, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan, karena 90 persen dari korban kekerasan seksual itu adalah kaum perempuan.

Atas dasar itulah, IWAPI Sumut dan AJI Kota Medan menggelar diskusi bertajuk “Perempuan dalam Pusaran Kekerasan Seksual”, Kamis (09/02/2017).

Rosna Nurleli Siregar menuturkan bahwa diskusi itu dimaksudkan untuk membuka wawasan dan pandangan bagi anggota IWAPI dan masyarakat secara keseluruhan bahwa kekerasan seksual harus dianggap serius dan ditangani dengan serius pula.

Dijelaskannya, kasus kekerasan seksual saat ini banyak terjadi di tengah masyarakat di Indonesia. Kekerasan seksual terjadi tidak hanya di lokasi tertentu saja, akan tetapi di dalam rumah dan di kantor sendiri banyak terjadi kekerasan seksual.

Menurut Rosna Nurleli, korban kekerasan seksual ini 90 persen adalah kaum perempuan. Namun, banyak sekali kasus kekerasan seksual berakhir tidak jelas dan dianggap ringan. Padahal, korban kekerasan seksual mengalami siksaan fisik, psikologis dan sosial dan trauma.

“atas dasar itulah ikatan wanita pengusaha indonesia sumut dan divisi perempuan dan anak aliansi jurnalis independen Medan menggelar diskusi dengan judul Perempuan dalam Pusaran Kekerasan Seksual,” tutur Rosna Nurleli.

Menurutnya, selama ini banyak kalangan wanita sendiri yang tidak memahami bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang melanggar hukum. Wanita sendiri harus menjadi tonggak untuk mendukung Undang-Undang yang akan melindungi mereka sendiri.

“Kami sangat serius menanggapi kasus ini, oleh karena itu kami sangat mendukung agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu segera disahkan. Wanita butuh perlindungan hukum yang tegas,” ujarnya.

BACA JUGA  2016, Terdapat 8 Kasus Kekerasan Pers Terjadi di Sumut

Selain mengundang beberapa media, diskusi publik ini juga diikuti oleh berbagai asosiasi, antaranya komunitas pengajian perempuan (IM3), Pengajian Ar Rasyid, Kalangan dunia usaha, akademisi, serta mahasiswa dan ibu rumah tangga.

Sementara itu, Divisi Perempuan, Anak dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Endah mengatakan media saat ini kebanyakan semakin memperparah kondisi psikologis korban kekerasan seksual.

Berita kekerasan seksual sampai saat ini masih menjadi isu yang sangat menarik untuk dipublikasikan. Akan tetapi, dalam banyak pemberitaan, korban justru tidak dilindungi malah cenderung disudutkan. Misalnya, dalam penulisan nama, publikasi alamat, sekolah sampai orang-orang terdekat. Padahal, peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban sendiri, sudah menjadi momok yang menakutkan. Apalagi bila ditambah dengan pemberitaan yang tidak berimbang dan terkesan menyudutkan, tentunya korban akan semakin menambah penderitaan.

“Jurnalis seharusnya tidak mengikuti permintaan pasar dengan cara ikut memperkosa korban dalam hal pemberitaan, akan tetapi harus ikut melindungi korban dari sikap sosial masyarakat,” tegasnya.

Fakhturozzi, Forum Pengada Layanan Kekerasan Perempuan dan Anak Indonesia mengatakan, kasus kekerasan seksual justru banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Oleh karena itu, seharusnya perlindungan yang diberikan oleh negara tidak dibatasi hanya di luar rumah saja. Kekerasan Seksual juga terjadi di dalam rumah tangga sendiri. Selain itu, kondisi sosial masyarakat sendiri masih menganggap kekerasan seksual sebagai kasus yang mempermalukan bagi lingkungannya.

Oleh karena itu, banyak korban kekerasan seksual tidak hanya menderita secara fisik, akan tetapi secara psikis yang dilakukan oleh masyarakat.

“Dalam draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, beberapa pasal soal kekerasan seksual dalam rumah tangga dihapuskan. Padahal, rumah tangga juga tidak aman dari kekerasan seksual,” katanya.

BACA JUGA  IWAPI Sumut Edukasikan Penggunaan Teknologi Informasi

Koordinator Divisi Perempuan dan Anak AJI Medan, Sri Wahyuni Nukman menuturkan, pemerintah harus menghargai kaum perempuan dengan segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. DPR RI seharusnya menanggapi isu kekerasan seksual dengan lebih serius. “Kami mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” tegasnya. (ts-09)