tobasatu.com, Medan | Kisruh antara penyedia jasa transportasi online dengan pengemudi becak bermotor (betor) di Kota Medan saat ini masih menjadi polemik yang harus segera diselesaikan. Lantas bagaimana solusi penyelesaian polemik tersebut menurut legislator?.
Menurut Anggota DPRD Sumut, Brilian Moktar, Pemko Medan harus segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik jasa transportasi onlie seperti Go-Jek dan Grab yang mendapatkan komplain dari pengemudi becak bermotor.
Polemik yang muncul antara pengemudi becak bermotor dengan Go-Jek dan Grab selama ini disebabkan ketidaktegasan Pemko Medan dan kurang cepat menyikapi perkembangan situasi. Akibatnya, muncul tindakan saling serang dan salin melapor ke pihak kepolisian.
“Kasihan dengan nasib para pencari nafkah, saling lapor ke polisi. Padahal mereka sesama warga Medan, konstituen saya,” katanya di Medan, Minggu (12/3/2017).
Jika tidak segera diatasi, Brilian Moktar mengaku tidak tertutup kemungkinan masalah yang ada akan semakin besar dan dapat semakin mengganggu pengguna jalan dan ketertiban umum.
Solusi yang paling tepat menurut politisi PDI Perjuangan itu adalah penertiban. “Namun penertibannya harus menyeluruh, mulai becak bermotor, taksi, angkot, Gojek, hingga grab”, ujar Brilian Moktar.
Walikota Medan menurutnya, harus memanggil seluruh pemangku kepentingan di bidang jasa transportasi untuk membahas polemik dan dinamika tersebut.
Di satu sisi, becak bermotor perlu dipertahankan karena menjadi ikon Kota Medan serta perlu ditata agar pengelolaan dan operasionalnya semakin baik. Namun di sisi lain, jasa transportasi onlie juga tidak mungkin dihapus karena semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan transportasi yang sesuai dengan keinginan.
Dalam penertiban itu, perlu ditentukan plafon tarif dan jumlah angkutan yang diizinkan bagi setiap sektor transportasi agar jangan sampai tidak terkontrol seperti selama ini.
Penentuan tarif juga sangat diperlukan untuk menimbulkan persaingan yang sehat bagi setiap jasa transportasi yang beroperasi di Kota Medan.
“Pemko dan pihak kepolisian jangan mengangap sepele masalah ini. Ini berkaitan dengan hajat hidup, sekaligus kenyamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan,” ujar Brilian Moktar. (ts-02)
