Pemprovsu Alokasikan 15 Persen dari Dana BOS untuk Guru Honor

730
Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan (Nisel) Sidi Adil Harita saat menyampaikan aspirasi guru bantu di Kabupaten Nisel kepada Komisi E DPRD Sumut, yang diterima Ikrimah Hamidy, Senin (13/3/2017). (tobasatu.com/nida).

tobasatu.com, Medan | Sekitar 750 Guru Bantu Daerah (GBD) di Kabupaten Nias Selatan (Nisel) terancam mogok mengajar karena honor mereka tak kunjung dibayarkan, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi (Pemprovsu).

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan (Nisel) Sidi Adil Harita, saat menemui Ketua Komisi E DPRD Sumut Ir Zahir MAP dan anggota Komisi E Ikrimah Hamidy di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (13/03/2017).

Sidi Adil Harita menyebutkan, sejak dialihkan kewenangannya kepada Pemprovsu, Pemkab Nias tidak lagi bisa membayarkan honor untuk guru honor daerah sebesar Rp1 juta per orang. Hal itu sudah berlangsung sejak pengalihan kewenangan SMA/SMK pada Juli tahun 2016 lalu hingga Maret 2017.

Apalagi, kata Adil yang merupakan politisi Gerindra tersebut, di sejumlah daerah di Nisel, sebagian guru masih berstatus Guru Bantu Daerah.

“Bahkan di sejumlah daerah satu sekolah hanya memiliki 1 PNS yakni kepala sekolahnya,” ujar Adil.

Menurut Adil, karena Pemkab Nisel tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjamin para guru honor secara finansial, maka mereka pun meminta kepada Pemprovsu dan DPRD Sumut untuk segera mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi tersebut.

Ketua Komisi E M Zahir MAP menanggapi masalah pembayaran honor guru bantu menyatakan bahwa Komisi E beberapa waktu telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementrian Pendidikan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sebagai langkah konkrit, kata Zahir, Mendiknas telah mengeluarkan peraturan yakni Permendiknas Nomor 8 tahun 2017 tentang Juknis Penggunaan Dana BOS, dimana 15 persen dari total dana BOS diperbolehkan untuk membayarkan honor K2 yakni guru bantu yang pengangkatannya di SK kan oleh pemerintah daerah dan dilakukan sebelum peralihan dari kabupaten/kota kepada Pemprovsu.

BACA JUGA  Kepsek SMKN 2 Kisaran Dituding Selewengkan Dana BOS

“Namun peraturan itu belum dapat diimplementasikan dalam waktu dekat karena masih dilakukan pendataan. Sebab prosesnya masih sangat birokrasi dan butuh waktu sehingga semua pihak diharapkan bersabar,” ujarnya.

Namun menurutnya niat baik pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu diapresiasi.

Solusi lainnya, kata Zahir, Komisi E DPRD Sumut bersama Pemprovsu, Polda Sumut, Kejatisu dan Tim Saber Pungli akan melakukan pertemuan, guna membahas Permendiknas Nomor 75 tahun 2016 tentang kutipan sekolah, agar tidak terkena sangkaan pungli.

Dalam Permendiknas No.75 tahun 2016 tersebut, akan dibahas mengenai kemungkinan diperbolehkannya komite sekolah menghimpun sumbangan dan bantuan dari orangtua murid, yang nantinya dipergunakan untuk membayarkan honor guru bantu. (ts-02)

Loading...
loading...