Tahun 2017, BPPD DPRD Sumut Targetkan 12 Perda

295
Ruang Paripurna DPRD Sumut. (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumatera Utara menargetkan hanya dapat menyelesaikan 12 Rancangan Perda (Ranperda) dari rencana kerja 24 program legislasi daerah (Prolegda) di tahun anggaran 2017.

“Sepanjang tahun ini kita targetkan bisa selesai 12 Ranperda diluar Perda APBD, meski target kita sebelumnya ada 24 Prolegda. Ini karena waktu yang tidak sempat untuk pembahasannya. Kita prioritaskan​ Ranperda yang akan dilahirkan berhubungan untuk kepentingan masyarakat dan memang harus disegerakan,” ujar Ketua BPPD DPRD Sumur, Mustafawiyyah Sitompul kepada wartawan, Kamis (20/4/2017).

Diketahui sebelumnya, Rancangan Perda (Ranperda) yang merupakan usulan dari DPRD Sumut adalah tentang tanggung jawab sosial perusahaan, tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), tentang penyaluran jenis BBM tertentu, dan tentang retribusi eksploitasi pasir laut.

Kemudian, Ranperda tentang otoritas pengelolaan dan pengawasan sungai, tentang keolahragaan, tentang budaya, serta dua usulan dari Komisi E DPRD Sumut pada 2016 yakni tentang bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah, serta tentang perlindungan pekerja rumahan.

Sedangkan Ranperda usulan Pemprov Sumut tentang urusan Pemda yang menjadi kewenangan provinsi, tentang pertanggungjawaban APBD 2016, tentang Perubahan APBD 2017, tentang RAPBD 2018, tentang fasilitas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, tentang rencangan pembangunan industri, serta tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya tentang pengelolaan persampahan, tentang pengakuan keberadaan kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat, tentang perubahan Perda 6 tahun 2013 tentang retribusi daerah, tentang perubahan Perda 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, tentang pokok pengelolaan pendapatan daerah, tentang perubahan RPJMD 2013-2018, tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, dan tentang ketenagalistrikan.

Dikatakan Mustafawiyyah, meski tidak memenuhi target Prolegda ditahun 2017 namun pembahasan Ranperda dari beberapa usulan masing-masing komisi telah masuk dalam pembahasan baik yang dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus) dan yang ditangani langsung oleh BPPD DPRD Sumut.

Dipaparkannya, Ranperda pendidikan dan pariwisata sedang pembahasan di dalam pansus. Ranperda Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang ditangani BPPD juga dalam pembahasan, ada juga revisi perda yang telah ada sebelumnya dan tentang pembagian wewenang pemrintahan serta ranperda hak adat masyarakat ulayat.

“Semua ranperda ini sedang dalam pembahasan, selanjutnya juga ada Ranperda pekerja rumahan yang akan mulai dibahas dan ranperda usulan lainnya,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Pansus

Disinggung terkait lahirnya beberapa pansus di DPRD Sumut, ia menyatakan itu memang diperlukan meski hasil dari pansus tidak harus melahirkan Ranperda namun bisa berbentuk rekomendasi DPRD terkait persoalan yang sedang dipansuskan.

“Dana untuk pensus sudah ada alokasinya, jadi semua bekerja sesuai tugasnya dan diharapkan dapat diselesaikan,” katanya.

Menurut pengamatan wartawan, setidaknya ada 7 pansus yang dibentuk DPRD Sumut diantaranya Pansus Aset yang telah dibentuk sekitar 1,5 tahun yang lalu. Ada pula Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pansus Pendidikan, Pansus Pariwisata, Pansus Tanah, dan teranyar Pansus LKPj Gubsu, yang dibentuk untuk membahas mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubsu tahun anggaran 2017. Masing-masing Pansus mendapatkan anggaran yang ditanggung dalam APBD.

Pengamat Anggaran, Elfanda Ananda menyatakan DPRD Sumut harus serius bekerja dalam tiap-tiap pansus yang ada. Hal ini untuk membantah anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa Pansus dibentuk hanya untuk menambah penghasilan wakil rakyat.

“Kita melihat selama ini Pansus motif nya hanya untuk menambah penghasilan anggota dewan. Saya melihat sih arahnya kesana,” ujar Elfanda.

Karena itu, pimpinan dewan harus bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang kinerja Pansus yang telah dibentuk.

Untuk Pansus PAD misalnya, harus diperoleh hasilnya. Misalnya jumlah aset milik Pemprov ada dimana- mana saja atau Pansus PAD juga harus mampu mengetahui apakah target PAD yang ada sudah memenuhi target apa belum.

“Intinya hasil kerja Pansus harus dipublis kepada masyarakat. Aggota Pansus hendaknya tidak memiliki jabatan ganda karena juga menjadi anggota pansus yang lain agar kerjanya maksimal,” pungkasnya. (ts-02)