Hanya 5 Persen Perusahaan Galian C di Sumut yang Resmi

1954
Rapat Komisi D DPRD Sumut dengan Distamoben, Kamis (18/5/2017). (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Komisi D DPRD Sumatera Utara meminta agar Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provsu menertibkan perusahaan galian C illegal yang beroperasi di daerah ini. Sebab diketahui hanya 5 persen perusahaan galian C yang mengantongi izin resmi.

“Distamben juga diminta membatalkan pemenang tender yang menggunakan bahan tambang/galian C tanpa izin AMP, karena sudah melanggar UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di bidang Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” tutur Wakil Ketua Komisi D Drs Baskami Ginting saat rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan Distamben (Dinas pertambangan dan energi) Provsu, Kamis (18/5/2017) di gedung DPRD Sumut.

Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri anggota Komisi D antara lain B Siregar dan Samidun Saragih, selanjutnya Baskami Ginting menyebutkan, pertambangan khususnya galian C yang dilakukan perusahaan-perusahaan di daerah-daerah banyak yang ilegal, tapi sampai saat ini masih beroperasi, karena belum adanya tindakan tegas, meski UU No 23 sudah memerintahkan adanya tindakan dan sanksi hukum.

Namun, lanjut Baskami, dengan terjadinya masa transisi diterbitkannya UU 32 tahun 2014, selain regulasi terkait izin-izin penambangan belum disempurnakan, juga UPT (Unit Pelaksana Teknis) di kabupaten/kota belum dibentuk, sehingga pengawasan dan tindakan tegas terhadap penggalian ilegal tidak terlaksana.

Anggota Komisi D Analisman Zalukhu menambahkan, dari hasil tinjauan Komisi D bahwa salah satu perusahaan tambang CV Utama di Kepulauan Nias tetap melakukan penggalian dengan menggunakan alat beko, meski perusahaan tersebut dinyatakan sudah melakukan penambangan/galian secara ilegal.

“Kami minta penambangan dan galian c ilegal itu ditertibkan. Ini merupakan tanggung jawab Distamben Provsu dan akan tetap kami kejar, karena regulasi yang mengatur penggalian maupun penambangan sudah diatur dalam UU 23/2014. Kita minta masa transisi ini jangan dimanfaatksn untuk kepentingan tertentu dengan melanggar aturan yang ada,” ujar Analisman.

BACA JUGA  Kementrian PUPR Anggarkan Rp1,49 Triliun untuk Bangun Bendungan Lau Simeme

Dalam rapat itu juga Komisi D juga minta Distamben Provsu menambah sumur bor dari 11 unit yang diprogramkan di tahun 2018, agar sumur bor tersebut dapat dinikmati seluruh kabupaten/kota secara merata.

Sementara Plt Kadistamben Provsu Ir Zubaidi MSc mengatakan, tindak lanjut dari UU 23/2014, Pemprovsu telah menerbitkan regulasi yaitu Perda No 6 tahun 2016 tentang SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja), Pergub no 41 tahun 2015 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provsu dan Pergub No 46 tahun 2015 tentang pengelolahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provsu di bidang ESDM.

Dalam masa transisi sebelum terbentuknya UPT inspektur tambang di masing-masing provinsi, kata Zubaidi, kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia secara ex officion selaku kepala inspektur tambang ditingkat provinsi wajib melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pemegang IUP.

Terkait masalah sumur bor, Zubaidi juga berharap sumur bor ditambah dari yang diprogramkan ditahun 2018, hanya saja anggaran yang dimiliki sangat terbatas. Namun demikian pihaknya akan mengkoordinasikan kembali agar jumlah sumur bor yang akan dibangun dapat ditambah dengan memprioritaskan daerah-daerah yang belum ada sumur bor. (ts-02)