Pemprovsu Kembali Raih Predikat Opini WTP

449
Anggota V BPK RI Isma Yatun, saat menyerahkan LHP Pemprovsu tahun 2016 dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Selasa (30/5/2017). (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2016.

Anggota V BPK RI Isma Yatun, saat menyerahkan LHP Pemprovsu tahun 2016 tersebut, Selasa (30/5/2017) dalam rapat paripurna di DPRD Sumut menyatakan prestasi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemprovsu, sehingga akan jadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemprovsu tahun anggaran 2016 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilakukan, maka BPK memberikan opini WTP, dengan demikian Pemprovsu berhasil mempertahankan opini WTP,” kata Isma Yatun dalam pidatonya, saat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, dan dihadiri Gubsu T. Erry Nuradi, Wagubsu Nurhajizah Marpaung, Sekdaprovsu Hasban Ritonga dan jajaran SKPD.

Namun, dalam pidatonya dia juga menegaskan, hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK RI tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan.

“Meskipun demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, terhadap ketentuan perundangan-undangan dan khususnya berpotensi  merugikan negara maka harus diungkap dalam laporan,” ungkapnya.

Opini WTP yang diberikan, lanjutnya, lagi merupakan pernyataan profesionalis dari pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan Pemprovsu, bukan adanya jaminan tidak adanya fraud atau kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

Menanggapi opini WTP tersebut, Gubsu T. Erry Nuradi mengatakan, keberhasilan mempertahankan predikat WTP ini berkat kerja keras semua pihak dan mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi agar lebih paten lagi.

“Terkait temuan hasil audit tersebut, kita akan menggelar rapat tentang temuan yang ada, baik itu temuan yang berhubungan dengan kekurangan pekerjaan dan masalah yang tidak sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

BACA JUGA  Gubernur Sumut Sampaikan Nota Keuangan dan R-APBD 2019

Dia meminta seluruh jajaran SKPD untuk menjadikan opini WTP sebagai pedoman untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan lebih baik.

“Opini ini bukan untuk kita puas diri, tapi jadi motivasi dan giat lagi kedepannya. Dukungan dari stakeholder dan kerja keras dari SKPD maka predikat itu harus dapat kita pertahankan,” tambahnya. (ts-02)

Loading...
loading...