Pengesahan Ranperda Pengawasan Produk Halal Diprediksi Usai Lebaran

280
Ilustrasi penjual daging. DPRD Kota Medan saat ini tengah menggodok Ranperda yang akan mengatur tentang kehalalan dan higienisnya suatu produk. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengawasan Produk Halal yang saat ini terus dikebut Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan pembahasannya, diprediksi baru dapat dilakukan usai lebaran.

Menurut Ketua Pansus Rajuddin Sagala, pembahasan Naskah Akademik (NA) oleh tim pakar masih akan disempurnakan lagi karena draft NA masih sekitar 50 persen. Itu artinya baru setengah jalan tahapan pembahasan yang dilakukan.

“Dalam dua minggu atau habis Lebaran, penggodokan NA oleh tim pakar akan disempurnakan lagi. Agar sejalan juga antara draf yang dibahas dan NA-nya,” kata Ketua Pansus Rajuddin Sagala usai memimpin rapat di Ruang Banggar DPRD Medan, Selasa (13/06/2017).

Ia memprediksi paling cepat awal Juli ranperda ini baru finalisasi. Otomatis jadwal paripurna yang sebelumnya ditentukan 20 Juni ini, dipastikan molor.

“Ya, memang akan molor lagi. Juli setidaknya baru bisa diparipurnakan menjadi peraturan daerah. Sebab kita tidak mau ini menjadi perda ecek-ecek (main-main- red). Apalagi pertaruhannya umat. Biar lambat asal berkualitas,” kata politisi PKS itu.

Dalam rapat pembahasan ke empat itu, turut hadir dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Dinas Perindustrian Kota Medan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, dan akademisi. Turut hadir Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, serta anggota Pansus lain seperti Zulkifli Lubis (FPPP), Herri Zulkarnain (FPD), dan Hasyim (FPDIP).

Mewakili MUI Kota Medan, M Basri mengatakan, kata pengawasan dalam judul ranperda tetap diperlukan. Sebab itu tidak sekadar pengawasan produk yang dijualbelikan, melainkan mulai dari proses pembuatan bahkan bahan baku.

“Usulan pengawasan ini tetap penting sebagai upaya berkelanjutan. Bagaimana sistem pengawasan yang baik mulai dari hulu hingga hilir,” katanya.

Kabid Agro Industri Dinas Perindustrian Kota Medan, Benny Siregar, meminta pada halaman depan dicantumkan regulasi terbaru di bidang industri.

BACA JUGA  Wartawan Medan Belajar Pengelolaan Informasi Legislatif ke DPRD Lombar dan Mataram

“Kalau kita sepakat, bisakah sebaiknya UU No5/2004 tentang Perindustrian, diganti dengan UU No.3/2014 tentang Perindustrian untuk di halaman depan,” katanya.

Ia sependapat mengenai redaksi judul pengawasan tetap perlu dicantumkan, karena hal itu melekat serta mengikat dari ranperda ini.

“Karena bukan hanya hasil produk yang diawasi, melainkan proses pembuatannya juga,” imbuhnya. (ts-02)

Loading...
loading...