Kebijakan 5 Hari Sekolah, Lembaga Pendidikan Non Formal Terancam Tutup

355
Anggota Komisi E DPRD Sumut Eveready Sitorus sedang memperhatikan siswa/siswi melaksanakan UNBK. (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan  | Kebijakan pemerintah yang memberlakukan system 5 hari sekolah dengan system belajar full day pada tahun ajaran 2017/2018, dinilai akan mengancam keberadaan lembaga pendidikan non formal.

Sebab, tidak ada lagi siswa yang akan mengikuti lembaga pendidikan non formal, mengingat waktu mereka sudah terkuras di sekolah, sehingga siswa tidak lagi memiliki waktu untuk belajar ekstrakurikuler.

“Bagaimana mau ikut kursus ekskull lagi, waktu belajar di sekolah sudah seharian. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu nya tidak mungkin lagi mereka ikut kursus karena sudah 5 hari sebelumnya belajar full di sekolah,” ujar anggota Komisi E DPRD Sumut, Eveready Sitorus Senin (19/6) di gedung dewan.

Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah ini perlu dikaji kembali dan melihat langsung di lapangan khususnya di daerah apakah dapat diterapkan. Sebab, tidak hanya kehilangan waktu untuk belajar kursus, siswa juga terpaksa kehilangan waktu untuk membantu orangtuanya bekerja.

“Lembaga kursus seperti belajar mengaji, bahasa Inggris, komputer, menari dan pelajaran ekskull lainnya terancam akan gulung tikar karena tidak ada lagi siswa nya. Mereka sudah seharian di sekolah, jadi tidak punya waktu lagi untuk ikut kursus,” katanya.

Memang, kata politisi Partai Gerindra ini selama ini sudah ada sekolah-sekolah yang bonafit menjalankan sistem belajar full day. Namun itu masih dilakukan di daerah perkotaan. Berbeda pula kalau kebijakan itu dibuat di daerah karena banyak anak-anak (siswa) yang meluangkan waktu di luar sekolahnya dengan membantu orangtua bekerja mencari nafkah.

“Kalau sekolahnya full day, berarti si anak harus bawa bekal makanan. Nah bagaimana mereka bisa bawa ini, sedangkan uang orangtua untuk memasaknya tidak ada. Karena biasanya penghasilan orangtua itu harian dan bekerja ikut dibantu anak-anaknya,” ungkap Eveready.

BACA JUGA  Disiplin Anggota Dewan Rendah, Paripurna DPRD Sumut Molor 6 Jam

Pemerintah dalam membuat kebijakan, tegasnya harus melihat kondisi real di lapangan seluruh Indonesia, jangan yang dijadikan contoh di perkotaan saja. Masih banyak desa-desa terpencil yang siswa nya harus ikut bekerja lepas setelah pulang sekolah untuk mendapatkan uang.

“Kalau harus seharian sekolah, mereka harus kerja apa lagi untuk dapat uang. Saya sebagai anak dari desa merasakan bagaimana ikut bekerja membantu orangtua agar bisa terus sekolah. Karena tidak semua ekonomi masyarakat Indonesia ini sudah mampu di atas rata-rata,” tukasnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris Komisi E DPRD Sumut, Ahmadan Harahap. Menurut politisi PPP ini, kebijakan 5 hari sekolah merugikan sekolah madrasah yang terancam tutup. Padahal sekolah agama itu sangat penting dan bermanfaat bagi generasi muda untuk menempah mereka berakhlak mulia.

“Seharusnya sosialisasi dulu kebijakan itu diterima atau tidak. Banyak ribuan siswa madrasah nanti akan berhenti belajar di sekolah agama non formal karena waktunya sudah habis di sekolah,” tuturnya. (ts-02)

Loading...
loading...