Gubernur Diminta Segera Tetapkan Sekda Defenitif

331
Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Gubernur Sumut HT Erry Nuradi diminta segera melakukan proses atau tahapan penetapan Sekdaprovsu  defenetif untuk diajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendkagri), agar Sumut segera memiliki Sekda yang defenitif, menggantikan Hasban Ritonga yang telah memasuki masa pensiun.

Apalagi tahun tahun 2018 mendatang merupakan tahun politik, jangan sampai persoalan penetapan Sekdaprovsu menimbulkan kegaduhan politik.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora dan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar H Hanafiah Harahap SH kepada wartawan, Selasa (4/7/2017) di Gedung DPRD Sumut menanggapi ditunjuknya Ibnu Sri  Utomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprovsu menggantikan H Hasban Ritonga yang sudah memasuki usia pensiun.

“Kita minta Gubsu untuk segera melakukan tahapan penetapan Sekdaprovsu defenitif. Alangkah baiknya Gubsu  segera memilih 3 nama birokrat terbaik Sumut  untuk diajukan ke Mendagri, agar Mendagri bisa membentuk tim seleksi guna memilih satu nama untuk diajukan ke Presiden,” ujar Aduhot Simamora.

Bahkan Hanafiah sangat berharap kepada Gubsu agar persoalan Sekdaprovsu ini jangan terlalu lama dijabat oleh Plt, sebab tahun 2018 ini merupakan tahun politik yang sangat rentan menimbulkan kegaduhan politik.

“Kita semua tahu, tahun 2018 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik Bupati/Walikota maupun Gubsu secara serentak. Jangan sampai masalah Plt ini  menimbulkan kegaduhan politik,” ujarnya sembari mengajak semua pihak untuk mensukseskan Pilkada/Pilgubsu dan  berlangsung secara kondusif karena Sumut barometer nasional.

Aduhot dan Hanafi dalam kesempatan itu juga mendukung kebijakan Gubsu yang menunjuk  Ibnu Sri Hutomo sebagai Plt Sekdaprovsu dan diharapkan sebagai pejabat senior, Ibnu mampu membangun  komunikasi yang sehat dan sinerji dengan DPRD Sumut.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman S.Sos menegaskan, penunjukan Plt Sekdaprovsu merupakan hak  prerogatif gubernur dan tidak ada hak lembaga legislative mencampurinya. Tapi yang terpenting bagi lembaga legislatif, program-program pemerintah yang sudah dirancang eksekutif-legislatif melalui RPJMD 2013-2018 tidak terkendala, baik pembahasan P-APBD TA 2017 maupun Rancangan Peraturan Daerah yang sudah dimatangkan di 2017. (ts-02)

BACA JUGA  Warga Mariendal Keluhkan Polusi Udara Akibat Galian C
Loading...
loading...