Anggota DPRD Sumut Bakal Dapat Tunjangan Reses

620
Anggota Fraksi PAN DPRD Sumut Aripay Tambunan saat membacakan pandangan fraksinya terhadap jawaban Gubernur atas Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD Sumut, Rabu (19/7/2017). (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Sebanyak 100 Anggota DPRD Sumatera Utara bakal mendapatkan uang reses, menyusul pembahasan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Legislatif. Selama ini, wakil rakyat hanya menerima belanja reses Rp75 juta, untuk 2 kali masa reses ke daerah pemilihan (Dapil).

Menurut Anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah (BPPD)  DPRD Sumut,  Aripay Tambunan,  usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut yang meliputi, uang representasi,  tunjangan keluarga,  tunjangan beras,  uang paket,  tunjangan jabatan,  tunjangan alat kelengkapan,  dan tunjangan alat kelengkapan lain.

“Jadi usulan tunjangan reses ini diatur dalam PP No 18 dan selama ini dana tunjangan reses tidak ada tapi hanya belanja reses sebesar Rp 75 juta DPRD Sumut tentang pendapat Gubsu terhadap Ranperda inisiatif DPRD Sumut hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Sumut,  Rabu (19/7/2017).

Dijelaskan Aripay,  untuk tunjangan reses yang diusulkan yakni sebesar Rp21 juta atau dihitung dari 7 kali pertemuan refresentatif yang senilai Rp3 juta. Namun begitupun, jika nanti usulan Ranperda tersebut tidak disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  maka tidak dapat dipaksakan.

“Kalau belanja reses itu kan memang sudah ada tupoksi nya seperti membeli snack untuk masyarakat yang datang saat anggota DPRD reses serta untuk biaya lainnya,” kata Aripay.

Jika nantipun usulan ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terkait tunjangan reses dikabulkan dan malah menghilangkan belanja daerah,  maka lanjut Aripay,  bisa saja nanti kegiatan reses tidak lagi berbentuk pertemuan.

“Ini lah maksudnya agar  dibahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif. pola reses dan teknis lapangan juga belum diatur.  Maka kita lihat nanti bagaimana hasil Perda ini karena yang merinci dana adalah hak Gubernur. Tidak ada kewenangan kami bicara uang, tapi nanti dijabarkan dalam Perda,” ungkapnya.

BACA JUGA  DPRD Sumut Sahkan Ranperda Keolahragaan

Sementara Anggota Fraksi Partai Golkar Muchrid Nasution, menyatakan usulan tunjangan reses dibutuhkan untuk memperlancar komunikasi dewan dengan konstituennya. Sebab selama ini uang reses yang dianggarkan habis untuk biaya teratak, makan, dan transport konstituen. (ts-02)

 

Loading...
loading...