Dibubarkan, HTI Sumut Minta Dukungan PKS

1303
Pengurus HTI Sumut ketika mendatangi Fraksi PKS DPRD Sumut, Rabu (19/7/2017). (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan| Pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang Ormas.

Pengurus HTI Sumut pun mendatangi Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, meminta dukungan agar pemerintah dapat merevisi Perppu tersebut, Rabu (19/7/2017), yang diterima Penasehat Fraksi PKS H.Muhammad Hafez, Ketua Fraksi PKS Sumut Zulfikar ST, Wakil Ketua Syamsul Qodri Marpaung, serta anggota Ikrimah Hamidy dan Burhanuddin Siregar.

Sejumlah pengurus HTI yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Ketua HTI Sumut Irwan Said Batubara, Wakil Ketua Syaiful Rahman, Penasehat HTI Sumut Ust. Azwir Ibnu Aziz.

Menurut Ketua HTI Sumut, Perppu No.2 tahun 2017 yang baru saja dikeluarkan pemerintah, merupakan suatu bentuk ketakutan pemerintah terhadap Islam (islamphobia). Sebab tidak ada hal yang urgen, yang membuat pemerintah harus secepatnya mengeluarkan Perppu tersebut.

Dia menilai Perppu tersebut belum layak dikeluarkan karena istilah ‘genting’ sebagaimana yang termuat dalam Tap MPR terkesan ‘digenting-gentingkan’.

“Kita lihat kondisi Negara tidaklah genting. Presiden masih bisa ke luar negeri dan foto-foto selfie dengan kepala Negara lain. Justru terhadap kondisi Negara yang sedang darurat narkoba hingga kini pemerintah tidak melakukan kebijakan apapun,” ujar Irwan.

Perppu ini menurut Irwan merupakan jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa proses pengadilan. Karena itulah, tegasnya, jika mengaku muslim dan beriman, sudah sewajarnyalah menolak kezaliman penguasa.

“Karena itu kami datang kemari (Fraksi PKS—red) untuk meminta dukungan saudara-saudara kami dari PKS, karena penguasa kita sudah menunjukkan phobia terhadap Islam. Karena itu harus dihadang dengan sebegitu rupa,” ujar Irwan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS Zulfikar menyatakan dari awal PKS sudah menyatakan penolakannya terhadap Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas. Namun PKS kalah suara, sehingga tidak dapat menghempang disahkannya Perppu tersebut.

BACA JUGA  Pemerintahan Jokowi Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

Dia menyebutkan Perppu No.2 tahun 2017 disahkan karena didukung oleh 4 fraksi yakni PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total 2017 kursi. Sementara fraksi yang menolak hanya PKS dan Gerindra dengan total 113 kursi.

“Selebihnya abstain, mungkin jika kami dapat berafiliasi dengan partai-partai yang abstain ini mungkin Perppu ini tidak jadi disahkan,” ujarnya.

Dia menilai Perppu ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi, dan merupakan kemunduran bagi pemerintahan di Indonesia dari yang sebelumnya asas hukum menjadi asas pemerintahan. (ts-02)