Kepengurusan IKAPTK Sumut Periode 2017 – 2020 Dikukuhkan

1248
Gubernur saat menghadiri pelantikan kepengurusan Dewan Pengurus Provinsi IKAPTK Sumut, yang diketuai Dr.Drs.Arsyad Lubis MM, Kamis (20/7/2017) malam di Aula Martabe Kantor Gubsu di Jalan Diponegoro, Medan. (tobasatu.com).

tobasatu.satu.com, Medan | Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi menyatakan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP IKAPTK) memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini.

Hal itu dikatakan Gubernur saat menghadiri pelantikan kepengurusan Dewan Pengurus Provinsi IKAPTK Sumut, yang diketuai Dr.Drs.Arsyad Lubis MM, Kamis (20/7/2017) malam di Aula Martabe Kantor Gubsu di Jalan Diponegoro, Medan.

“Organisasi IKAPTK ini memiliki peran penting karena sedikit banyaknya keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari peran serta anggota organisasi ini,” tutur Gubernur.

Pelantikan dilakukan Ketua Dewan Pengurus Nasional IKAPTK DR.Drs Reydonnyzar Mornek, M.Devt M, dan dihadiri Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintah DR.Suhajar Diantoro serta sejumlah alumni IKAPTK Sumut.

Pada kesempatan tersebut Gubernur sebagai Dewan Pembina DPP-IKAPTK mengatakan sebagai organisasi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan organisasi ini mempunyai anggota yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dengan berbagai penugasan dalam jabatan bahkan ada beberapa yang terpilih menjadi kepala daerah.

Memahami latar belakang ilmu yang dimiliki oleh anggota IKATPK, Gubsu menaruh harapan bahwa IKAPTK  dapat berbuat  lebih banyak dalam penyelenggaraan pemerintah yang sangat kompleks ini.

Pengurus Nasional IKAPTK DR.Drs Reydonnyzar Mornek, M.Devt M, menyampaikan apresiasi terhadap Gubernur Ir HT Erry Nuradi MSi yang bersedia hadir dalam acara itu, untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada para pengurus baru DPP IKAPTK Sumut.

“Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang disingkat IPDN saat ini memiliki 9 kampus, yang terdiri dari 7 ribu praja dan 50 ribu alumni tersebar di di seluruh Indonesia, dan dimana IPDN sekarang juga sudah mampu mencetak S2 dan S3 (stara Doktor) untuk ilmu pemerintahan. Adapun kampus IPDN itu antara lain berada di Cilandak, Baso (Sumbar), Kaltim, Sulut, Sulsel, Papua dan NTT. Kedepan, IPDN juga akan dibuka di daerah, antara lain di Rokan Hilir, Riau dan Pekanbaru,” katanya.

BACA JUGA  Pemprov Sumut Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan dan Pemantauan BPK

Saat ini kata dia, 58 persen Camat tidak memiliki latarbelakang ilmu pemerintahan. Makanya Mendagri menggagas membentuk profesi kepamongprajaan bagi aparat pemerintah yang tidak memiliki ilmu pemerintahan. Mereka akan didik selama 9 bulan di IPDN. “Kami berharap, peran Alumni IPDN, khususnya pengurus DPP IKAPTK Sumut yang baru dilantik dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai abdi masyarakat dan abdi negara di Sumut,” paparnya.

Dia mengatakan, saat ini tugas pejabat negara adalah memberikan pelayanan kepada rakyat, bukan lagi dilayani masyarakat.

“IPDN tidak ada lagi yang namanya kekerasan dan demikian juga dalam penerimaan calon praja baru sudah transparan. Setiap penerimaan calon praja baru, kami selalu diawasi KPK. Namun dengan dasar itu juga KPK memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kami. Jika ada praja yang melanggar aturan kami juga memberi peringatan dan bahkan sampai pemecatan. Ini dilakukan agar IPDN dapat mencetak alumni-alumni yang handal dan dapat melayani masyarakat dengan baik,” katanya.

Sementara Ketua IKAPTK yang baru dilantik Arsyad Lubis mengatakan bahwa terpilihnya dirinya sebagai Ketua periode 2017 – 2020, untuk menggantikan Amri Tambunan yang telah meninggal dunia.

Meski tahun 2018 merupakan tahun politik karena akan diselenggarakan pemilihan gubernur, namun Arsyad memastikan bahwa selaku PNS seluruh anggota IKAPTK akan bersikap netral.

“Kami tentunya sebagai PNS tidak boleh terlibat politik praktis dan harus bersikap netral,” sebut Arsyad seraya menyebutkan IKAPTK dibentuk untuk saling memberi dukungan dan silaturahmi sesama alumni.(ts-02)