Jalan Tembus Karo – Langkat Perlu Ditindaklanjuti Demi Alasan Kemanusiaan

1163
Rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut membahas kelanjutan jalan tembus Karo-Langkat, Senin 917/7/2017), (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Komisi D DPRD Sumatera Utara akan kembali menemui Menteri Kehutanan (Menhut) di Jakarta pada Jumat (28/7/2017) mendatang, guna membahas kelanjutan dari rencana peningkatan jalan tembus Kabupaten Karo – Kabupaten Langkat.

Para wakil rakyat berharap Menhut dapat mengeluarkan izin perbaikan jalan tembus Kabupaten Karo – Kabupaten Langkat ini, demi alasan kemanusiaan. Sebab, terdapat 7 desa di Kabupaten Karo yang terancam bila Gunung Sinabung mengalami erupsi yakni Desa Kuta Gugung, Kebayaken, Kutarayat, Sigaranggarang, Gung Pinto, Simpang Empat dan Kabanjahe.

Menurut Sekretaris Komisi D Baskami Ginting,  Jalan tembus ini diperlukan untuk mempermudah proses evakuasi,  agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban. Baskami mengatakan perbaikan jalan ini sudah mendesak dilakukan, karena belakangan ini, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo kembali aktif dan berulangkali mengalami erupsi.

“Ini persoalan kemanusiaan. Bayangkan minggu lalu berapa kali Sinabung meletus. Sementara kita tahu bahwa sejak 2010 Gunung Sinabung tak henti melakukan erupsi. Karena itu jalan tembus Karo – Langkat ini sudah mendesak untuk kita realisasikan,” ujar Baskami, Senin (24/7/2017).

Hal itu diungkapkannya saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provsu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu, Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, Sekda Langkat Indra Salahuddin, serta mewakili pihak Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Senin (27/7/2017), yang juga dihadiri Anggota Komisi D Leonard Samosir, Analisman Zalukhu, dan lainnya.

Komisi D bersama sejumlah pihak terkait sebenarnya sudah berulangkali melakukan rapat untuk membahas rencana peningkatan jalan tembus Karo –Langkat. Sebab  rencana tersebut terganjal izin pinjam pakai kawasan TNGL sepanjang 5,362 km di jalan tembus Kabupaten Karo – Langkat.

Menurut keterangan dari pihak Dinas Bina Marga Sumut, akses menuju Kabupaten Langkat dari Berastagi maupun Kabanjahe selain melalui Kota Medan dapat ditempuh melalui Kuta Rakyat –BTS.Karo-Namu Ukur-Sp.Durian Mulo-Kota Binjai (± 80Km). Ruas ini merupakan salah satu alternative evakuasi bencana Sinabung, karena merupakan jalur terpendek menuju Kabupaten Langkat maupun Kota Binjai.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sumut Minta Pemda Hilangkan Ego Sentris dalam Penanganan Banjir di Kota Medan

Pembangunan jalan lintas Kabupaten Langkat – Kabupaten Karo dimulai tahun 1968, dan pada tahun 1982 jalan mulai diaspal hingga telagah secara bertahap. Pada 19 Januari 2012, Gubernur Sumut mengeluarkan SK No.188.44/30/KPTS/2012 tentang Penetapan Ruas Jalan Provinsi, yakni Ruas Jalan Provinsi Jurusan Kuta Rakyat – BTS.Langkat di Kabupaten Karo (12,65 km), yang melewati kawasan Hutan Suaka Alam (Tahura) sepanjang ±8,04 km dan kawasan hutan produksi (HPT) sepanjang ±1,80 km.

Ditetapkan pula ruas jalan provinsi jurusan Namu Ukur – BTS.Karo di Kabupaten Langkat (32.2 km), yang melewati kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sepanjang 5,362 km dan Hutan Produksi Terbata (HPT) sepanjang 510,74 meter.

Permohonan izin penggunaan kawasan hutan suaka alam Taman Hutan Rakyat (Tahura) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Jalan Kuta Rakyat – BTS.Langkat di Kabupaten dan Karo dan Namu Ukur – BTS.Karo di Kabupaten Langkat diawali akta perjanjian No 362/KWL-5/1997 tanggal 11 Februari 1997 tentang Pinjam Pakai tanah kawasan hutan Sinabung Register 2/K untuk pembangunan jalan tembus Kab.Karo- BTS Langkat sepanjang 11.420 meter atas nama Dinas Bina Marga Sumut.

Namun saat mengupayakan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Dinas Kehutanan, pada tahun 2014 Dinas Kehutanan telah menerbitkan SK No.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, dimana ruas jalan Kuta Rakyat – BTS.Langkat yang berada dalam kawasan Tahura dan Namu Ukur – BTS.Karo pada kawasan TNGL berubah fungsi dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam.

Bahkan pada tahun 2015, Kementrian Kehutanan mengeluarkan surat edaran yang isinya menyebutkan bahwa kawasan TNGL merupakan salah satu situs warisan dunia di Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Dunia UNESCO, dan diminta menghindari open acces yang akan memicu penggunaan kawasan hutan oleh pihak-pihak tertentu.

BACA JUGA  DPRD Sumut Bahas Sengketa Lahan Lau Cih, Semua Pihak Diminta Menahan Diri

Saat ini Dinas Bina Marga masih mengupayakan pengurusan dokumen Amdal dari Kementrian Lingkungan Hidup sebagai syarat untuk mekanisme perbaikan jalan tembus Karo –Langkat.

Kabid Teknis TNGL, Rahmat Saleh, menyatakan bahwa UNESCO mengisyaratkan peningkatan kualitas jalan menggunakan aspal Hotmix tidaklah dibenarkan. Namun perbaikan jalan dengan diaspal sebagai upaya evakuasi, masih memungkinkan untuk dilakukan.

Hal inilah yang akan dikomunikasikan dengan Kementrian Kehutanan dalam pertemuan di Jakarta pada Jumat (28/7/2017) mendatang. (ts-02)