DPRD Sumut Miris, Masih Digunakan Cara ‘Kotor’ untuk Masuk ke Sekolah Favorit

207
Anggota DPRD Sumatera Utara HM Nezar Djoeli ST.(tobasatu.com/nida)

tobasatu.com, Medan | Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara HM Nezar Djoeli ST mengaku miris menemukan ada oknum yang memasukkan siswa ke sekolah favorit di Medan menggunakan cara-cara ‘kotor’.

Padahal, tutur politisi Partai Nasdem itu, sudah ada regulasi yang mengatur tata cara penerimaan siswa baru tersebut, yakni dengan memperhatikan apakah siswa itu berprestasi, atau siswa itu kurang mampu dan lainnya.

“Dengan kata lain, dunia pendidikan notabene harus mengutamakan anak bangsa yang berprestasi,” tutur Nezar, Jumat (12/8/2017), menanggapi pemberitaan ditemukannya anak oknum perwira polisi yang menggunakan surat miskin agar anaknya dapat diterima di salah satu sekolah favorit di Medan.

Menurut Nezar, oknum-oknum yang diduga terlibat dalam praktik ‘kotor’ seperti ini harus diberikan sanksi, baik dari oknum yang ada di Dinas Pendidikan Sumut (Disdiksu) ataupun dari pihak sekolah. Jangan oknum seperti ini menjadi duri dalam daging yang bisa menghasilkan preseden buruk terhadap kinerja dari Pemprovsu yang juga akan mengarah kepada kinerja Gubernur Sumatera Utara.

“Kita tidak membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Pengalihan kewenangan SMA/SMK sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi itu, merupakan suatu tantangan bari Pemprovsu agar mutu pendidikan di Sumut ini menjadi lebih baik, dan jangan sampai tercoreng akibat ulah oknum-oknum yang haus akan kekuasaan dan materi,” ketus Nezar.

Nezar mengapresiasi Kapolda Sumut yang bertindak cepat, dengan memanggil oknum yang diduga telah menciderai sistem penerimaan siswa baru di Sumut ini.

“Kita meminta agar oknum seperti itu diberikan sanksi keras. Tugas kepolisian adalah melindungi dan melayani masyarakat, bukan memback up atau menjadi bumper dari oknum-oknum tertentu,” ujarnya.

Nezar juga meminta kepada Kadisdik Sumut, untuk segera melakukan invetigasi peristiwa ini, agar segera mengetahui siapa oknum yang bertanggungjawab untuk hal ini.

“Kita tidak mau sistem penerimaan siswa baru ini berdasarkan like or dislike. Ini teguran keras bagi Disdiksu. Cari oknum yang terlibat dalam penerimaan ini, karena kita tidak pandang bulu, kalau seandainya Kepala Dinasnya yang terlibat, maka kita desak Gubsu untuk mengevaluasinya,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan Kapolsek Galang AKP Marhalam Napitupulu diketahui menggunakan surat miskin agar anaknya bisa masuk ke SMA Negeri 1 Medan, melalui jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) atau harus memiliki surat miskin.

Perwira polisi tersebut mengaku tidak masalah anaknya harus menggunakan surat miskin, yang penting adalah anaknya bisa bersekolah di SMA Negeri 1 Medan, sesuai keinginannya dan keinginan anaknya.

“Anak saya mau sekolah di sana. Saya juga ingin anak saya sekolah di sana,” ujar Marhalam melalui sambungan telepon seluler, Senin (7/8/2017).

Ia memilih jalur tersebut, lantaran sudah tidak ada lagi jalur lain yang bisa meloloskan anaknya ke sekolah favorit tersebut.

“Anak saya tidak bisa masuk SMA 1 Medan, karena nemnya (nilai UN) rendah. Makanya saya daftarkan melakui jalur itu,” ucapnya.

Ketika disebut jalur itu untuk keluarga yang miskin, dan anaknya sudah mengambil hak orang miskin, Marhalam tidak mau ambil pusing. “Tidak apa-apa. Ngapain saya pikirin anak orang lain. Anak sayalah yang saya pikirin,” ujarnya.

Saat ditanyakan bagaimana bisa mendapat surat miskin, padahal jabatannya Kapolsek Galang, ia berujar ada prosedur yang dilaluinya, dan akhirnya mendapat surat tersebut. “Kan ada prosedurnya, nyatanya kan keluar. Ternyata dikasih,” ujarnya. (ts-02)