KPK Telusuri Dugaan Pungli ‘Kelas Siluman’ SMA Negeri di Medan

693
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ketika menghadiri Seminar Kehumasan Komisi Pemberantasan Korupsi RI yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang di Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (7/9/2017). (tobasatu.com/T Bobby Lesmana).

tobasatu.com, Medan | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri adanya pungutan liar (Pungli) dalam pengadaan ‘kelas siluman’ di SMA Negeri di Kota Medan, sebagaimana hasil temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumut beberapa waktu lalu.

Disebut ‘Kelas Siluman’, karena dalam temuan Ombudsman beberapa waktu lalu, antara lain ditemukan di SMAN 2 Medan, terdapat 180 siswa yang diterima tanpa melalui mekanisme Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, jika sudah ada sistem dan kemudian ada yang muncul di luar sistem, maka itu harus dihentikan.

“Orangtua siswa juga harus lebih wise (bijaksana—red) tidak memaksakan kehendaknya karena itu akan lebih baik buat anaknya,” tutur Saut kepada wartawan ketika menghadiri Seminar Kehumasan Komisi Pemberantasan Korupsi RI dengan tema Media Massa dalam Posisi Sebagai Entitas Bisnis dan Fungsi Kontrol Sosial, Kamis (7/9/2017) yang digelar di salah satu hotel berbintang di kawasan Jalan Gatot Subroto Medan.

KPK, tambah Saut, akan menelusuri apakah ada keterlibatan penyelenggara Negara dalam kasus ini termasuk adanya dugaan Pungli dibalik penerimaan siswa baru di ‘kelas siluman’ tersebut. Untuk itu KPK akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, guna penyelidikan lebih lanjut.

“Jangan lupa bahwa sesuai undang-undang kewenangan KPK itu bila ada pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Negara yang menyebabkan kerugian pada Negara. Itu yang akan kita selidiki,” tutur Saut.

Dia meminta Dinas Pendidikan mengusut tuntas kasus ‘kelas siluman’ ini dan tidak melakukan pembiaran jika terbukti terjadi pelanggaran dalam kasus tersebut.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis yang dikonfirmasi wartawan di Kantor Gubernur, menyatakan bahwa pihaknya telah menyurati inspektorat agar memanggil kepala sekolah SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMAN 4, dan SMAN 13, untuk dimintai keterangannya terkait pengadaan ‘kelas siluman’.

BACA JUGA  BPN Keluarkan Sertifikat 12 Aset Milik Pemko Medan

Dikatakan Arsyad, pihaknya telah menyurati inspektorat dan meminta bantuan inspektorat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kebenaran informasi tersebut dengan memanggil kepala sekolah yang terlibat ‘kelas siluman’.

Namun terkait apakah kepala sekolah mengetahui atau tidak, menurut Arsyad ini yang akan didalami oleh inspektorat.

Arsyad menjelaskan, dengan adanya ‘kelas siluman’ justru yang menjadi korban adalah peserta didik, karena mereka tidak  masuk dalam data base, sehingga nantinya mereka tidak bisa mengikuti Ujian Nasional.

Karena itu, Arsyad menyarankan agar peserta didik yang saat ini tergabung di ‘kelas siluman’ untuk mendaftarkan diri ke sekolah swasta, sebagai solusi agar mereka bisa diakomodir dan bisa mengikuti Ujian Nasional.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman Perwakilan Sumut telah turun ke sejumlah SMA Negeri di Medan, guna melihat kelas siluman yang dilaporkan warga. Bahkan sempat beredar kabar telah terjadi dugaan pungli dalam penerimaan siswa dengan sistem di luar PPDB online tersebut, dimana aliran dana juga mengalir ke petinggi di Dinas Pendidikan Sumut, meski hal ini telah dibantah oleh Kadis Pendidikan Arsyad Lubis. (ts-02)

Loading...
loading...