Kepsek SMAN 2 dan SMAN 13 Hanya Diganjar Sanksi Pelanggaran Disiplin

356
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar bersama Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Sumut Saut Aritonang saat acara bincang santai bersama jurnalis di Medan, Senin (18/9/2017). (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Dinas Pendidikan Sumatera Utara hanya memberi ganjaran berupa sanksi pelanggaran disiplin kepada Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 2 dan SMAN 13 Medan, yang terbukti menerima siswa sisipan, diluar mekanisme PPDB Online.

Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Sumut Saut Aritonang, saat menjadi narasumber pada acara bincang santai bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Sumut yang digelar di Café Potret Jalan Wahid Hasyim Medan, Senin (18/9/2017), menyebutkan Kepsek SMAN 2 dan SMAN 13 Medan itu diberi sanksi sesuai PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Padahal, kedua kepala sekolah tersebut jelas-jelas telah melanggar Permendagri nomor 17 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017,yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.

“Kepsek SMAN 2 dan SMAN 13 diganjar sanksi sesuai PP nomor 53,” tutur Saut Aritonang.

Disebutkan Saut Aritonang, Dinas Pendidikan telah merespon temuan Ombudsman soal siswa kelas sisipan (kelas siluman) di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan, dengan menyurati Inspektorat agar menelusuri informasi tersebut. Selanjutnya, Inspektorat telah memanggil kepala sekolah SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4 dan SMAN 14 berikut komite sekolah di masing-masing sekolah yang selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya.

Berdasarkan pertemuan tersebut, didapat informasi bahwa di SMAN 2 terdapat 180 siswa sisipan dan di SMAN 13 terdapat 17 siswa kelas sisipan. Sementara di SMAN 1 dan SMAN 4 tidak ditemukan ada siswa kelas sisipan.

“Dalam pertemuan itu didapat juga informasi mengenai berapa jumlah siswa yang mendaftar, berapa jumlah siswa yang lulus dan berapa alokasi yang disiapkan untuk bangku cadangan, yakni siswa yang tidak naik kelas,” sebut Saut Aritonang.

BACA JUGA  Gubernur Serahkan SK Penugasan Guru Tidak Tetap

Inspektorat selanjutnya telah mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikan hasil rekomendasi kepada gubernur Sumut, dimana gubernur juga telah meminta agar kepala sekolah bersangkutan diberi sanksi sesui aturan yang ada.

Ditampungnya siswa di kelas sisipan ini, menurut Saut, jelas bertentangan dengan standar pendidikan minimal yang diatur Permendagri nomor 17 tahun 2017 tentang pelaksanaan PPDB Online, dimana setiap sekolah negeri maupun swasta sesuai ketentuan hanya diperbolehkan membuka 12 rombongan belajar (Rombel), dimana setiap Rombel maksimal berisikan 36 siswa.

Sehingga otomatis, siswa yang berada di kelas sisipan ini, datanya tidak akan ditampung dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN).

Sebagai solusi terhadap siswa yang datanya tidak ditampung dalam Dapodik tersebut, kata Saut Aritonang, Dinas Pendidikan Sumut telah menyarankan agar siswa tersebut dipindahkan ke sekolah swasta.

“Sebagian sudah ada yang pindah, sebagian masih bertahan bahkan ada orangtuanya yang tidak terima dan menempuh jalur hukum,” sebut Saut. (ts-02)

Loading...
loading...