Kisruh ‘Kelas Siluman’ di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan Dilaporkan ke Menteri Pendidikan

655
Orangtua siswa yang anaknya duduk di kelas sisipan di SMAN 2 Medan mendatangi Komisi E DPRD Sumut, mengadukan nasib anak mereka yang menjadi korban kebijakan PPDB Online. (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Komisi E DPRD Sumut akan membawa persoalan ‘kelas siluman’ di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan ke Menteri Pendidikan di Jakarta, dalam pertemuan yang dijadwalkan pada Jumat (29/9/2017) mendatang.

Hal ini guna mencari solusi terkait persoalan yang dihadapi para siswa yang masuk di luar penerimaan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) online, dimana untuk SMAN 2 terdapat 180 siswa kelas sisipan, dan di SMAN 13 Medan terdapat 72 orang siswa yang disisipkan.

“Kita akan laporkan ini ke Menteri Pendidikan guna dicarikan solusinya,” tutur Ketua Komisi E DPRD Sumut, Ir Zahir MAP, saat menerima pengaduan orangtua siswa kelas sisipan dari SMA Negeri 2 Medan, Senin (25/9/2017).

Menurut Zahir, pihaknya akan menyampaikan kondisi yang terjadi di Sumut yakni di SMAN 2 dan SMAN 13 ada sekolah yang menerima siswa di luar sistem, namun sekolah tetap melakukan pembelajaran.

Dalam pertemuan, salah seorang orangtua siswa, Eddiyanto, menyatakan mendatangani Komisi E DPRD Sumut untuk mengadukan nasib anaknya yang diterima di salah satu kelas sisipan.

Menurut Eddiyanto, anaknya adalah korban dari kebijakan Dinas Pendidikan Sumut yang tidak konsekuen.

“Pada prinsipnya kita tidak menginginkan anak yang menjadi korban karena kebijakan Dinas Pendidikan yang tidak konsekuen,” sebut Eddiyanto.

Dia menuturkan bahwa pihak sekolah lah yang menawarkan kesempatan untuk kelas tambahan bagi anaknya berdasarkan zonasi, sehingga dia pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut.

“Jadi kemarin itu saya udah sempat mau mendaftarkan anak saya di sekolah swasta. Namun belakangan saat saya mau menarik berkas-berkas anak saya, ada tawaran dari pihak sekolah yang menyebutkan akan dibuka gelombang kedua dengan sistem zonasi. Hal ini sesuai surat edaran Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2017 dimana pada point 4 disebutkan bila berdasarkan analisis kebutuhan sekolah itu tidak memenuhi zonasi, maka pihak kabupaten/kota dan provinsi boleh menambah rombel sesuai kesiapan,” sebut Eddiyanto.

BACA JUGA  Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dapat SMS Keluhan Pasien BPJS Kesehatan

Dia juga membantah telah memberikan imbalan uang agar anaknya bisa masuk sebagai siswa sisipan.

“Kalau uang sogok tidak ada, tapi pihak sekolah memang ada meminta uang sekolah dibayar beberapa bulan dan itu kita penuhi. Kalau Kepseknya tidak ada minta uang,” sebut Eddiyanto.

Dia menyesalkan pelaksanaan BBDB online tidak dilaksanakan dengan benar karena anaklah yang menjadi korban.

Saat ini Dinas Pendidikan telah mengeluarkan kebijakan bahwa anak yang berada di kelas sisipan tidak akan masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tidak bisa mengikuti Ujian Nasional.

Menanggapi keluhan para orangtua siswa kelas sisipan di SMAN 2 Medan ini, menurut Ketua Komisi E Zahir, pihaknya akan melaporkan persoalan ini ke Menteri Pendidikan. Pihaknya juga akan mengusulkan agar dibentuk tim investigasi sehingga nantinya jika ditemukan ada praktik gratifikasi dalam penerimaan siswa kelas sisipan ini akan diseret ke ranah hukum.

“Saya mengerti bahwa anak-anak ini adalah korban, tapi kita tidak bisa melanggar peraturan. Kalau memang nantinya ditemukan ada praktik suap dalam proses penerimaan kelas sisipan, baik yang memberi maupun yang menerima sama-sama bisa dipenjara,” tutur Zahir. (ts-02)

Loading...
loading...