Fraksi PKS DPRD Medan Tolak Sahkan Perda CSR, Ini Alasannya

430
Walikota Medan Dzulmi Eldin bersama Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, menandatangani Perda Kemitraan Perusahaan dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporte Social Responsibility/CSR), Senin (16/10/2017). (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan  | Sebanyak 8 dari 9 fraksi di DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kemitraan Perusahaan dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporte Social Responsibility/CSR), disahkan menjadi  Perda, Senin (16/10/2017).

Sementara 1 fraksi lainnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak ikut mengesahkan, karena menilai Perda CSR ini tidak mampu memasukkan zakat sebagai bagian dari CSR.

Pengesahan Perda CSR dilakukan Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin, didampingi Wakil Walikota Ir Akhyar Nasution, Sekda Saipul Bahri, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, serta Ketua Pansus CSR Ahmad Arief, di gedung dewan.

Jurubicara Fraksi PKS Salman Alfarisi menyebutkan, pihaknya sangat kecewa karena tidak diakomodirnya usulan zakat dalam satu pasal dalam Perda dimaksud.

Salah satu pasal dalam Perda CSR mengatur bahwa setiap perusahaan diharuskan menyalurkan dana CSR nya sebesar 5 persen.

Salman menjelaskan, jika perusahaan yang sudah menyalurkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya melalui zakat sebesar 2,5 persen maka perusahaan hanya menyalurkan anggaran 2,5 persen lagi melalui CSR.

Jika kewajibannya sudah diakomodir melalui zakat sebesar 2,5 persen maka perusahaan itu tinggal punya kewajiban 2,5 persen lagi ke CSR. Dan pembayaran zakat ini tentunya melalui lembaga resmi zakat yang diakui Negara, sehingga tidak memberatkan perusahaan tersebut.

Seperti halnya yang disampaikan  Fraksi Demokrat DPRD Medan yang dibacakan Ir Parlaungan Simangunsong mengatakan, Perda diharapkan segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Perwal. Fraksi Demokrat berharap pemerintah pusat segera menyetujui Perda.

Dalam hal ini Pemko Medan dituntut untuk bekerja keras guna mempersiapkan segala  sarana dan prasarana yang dibutuhkan lembaga kemitraan tangungjawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini Pemko Medan diharapkan dapat merealisasikan dalam waktu yang relatif singkat.

BACA JUGA  DPRD OKU Pelajari Manajemen Pengelolaan BLUD ke Medan

Ditambahkan Parlaungan, dengan disahkannya Perda ini maka Pemko Medan diwajibkan mengalokasikan anggaran pendukung yakni sebagai dana sharing dan pendamping sebesar 5 persen dari PAD.

Sedangkan Fraksi Partai Hanura DPRD Medan yang disampaikan Hendra DS, mengatakan, dengan disahkannya Perda dimaksud berharap agar pengelolaan dana yang brrasal dari pihak perseorangan dapat dikelola melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

Selain itu tambah Hendra DS, pengelolaaan dana Corporate Sosial Responcibility (CSR) diharuskan transparan agar masyarakat dan perusahaan me getahui akan hak dan kewajiban. Bahkan warga tidak hanya menikmati polusi dari perusahaan. Begitu juga PT yang kegiatannya berkaitan dengan SDA dapat menganggarkan dana CSR dalam rencana tahunan.

Sebelumnya, Ketua Pansus Perda Kemitraan perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan, Ahmad Arif SE mengatakan, kiranya Perda dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun perusahaan.

Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin mengatakan, Perda akan dapat mendukung dan mendorong perusahaan memiliki tanggungjawab sosial. Sehingga perusahaan dapat berkontribusi peningkatan pembangunan. (ts-02)

Loading...
loading...