KPK Cegah Tindak Pidana Korupsi Lewat Aplikasi E-Planning

722
Penasehat KPK Budi Santoso saat membuka Workshop Replikasi Aplikasi E-Planning (Perencanaan Elektronik) gelombang kedua, di Balai Kota Medan, Kamis (19/10/2017). (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar workshop Replikasi Aplikasi E-Planning (Perencanaan Elektronik) gelombang kedua, di Balai Kota Medan, Kamis (19/10/2017).

Menurut Penasehat KPK Budi Santoso, workshop yang pesertanya berasal dari 12 kota/kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk membantu pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dikatakan Budi,  ada 5 mandat yang diberikan UU kepada KPK dalam menjalan tugasnya. Adapun kelima  mandat itu meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring. Dari kelima mandat tersebut, tugas penindakan yang selama ini paling mencuat di tengah masyarakat.

Padahal 4 tugas lagi, jelas Budi, tidak kalah pentingnya dari tugas penindakan yang dilaksanakan KPK dalam upaya pencegahan korupsi tersebut.  Seperti Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan yang tengah dilaksanakan ini bilang Budi, merupakan gabungan dari tiga tugas KPK dalam koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah).

“Korsupgah ini sangat penting  dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, penindakan yang selama ini kita lakukan secara terus menerus tidak  efektif mencegah terjadinya korupsi. Untuk itulah  tugas penindakan harus dibarengi dengan pencegahan,” ungkap saja.

Namun upaya pencegahan yang dilakukan KPK  sebelumnya, papar  Budi, hanya sebatas sosok figur pejabat atau kepala daerah saja.  Hasilnya juga kurang efektif, terbukti  tetap saja ada pejabat maupun kepala daerah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Oleh karenanya sejak tahun 2015, KPK membantu pemerintah daerah untuk mencegah korupsi, salah satunya dengan membangun sistem seperti  aplikasi E-Perencanaan ini.

Dengan membangun sistem ini, Budi berharap dapat membantu masing-masing daerah mencegah terjadinya korupsi. Itu sebabnya Tim Korsupgah KPK terus melakukan pendampingan guna membangun sistem dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

BACA JUGA  Pasar Induk Medan akan Dijadikan ‘One Stop Shopping’

Oleh karenanya Budi berpesan kepada seluruh peserta yang mengikuti workshop ini dapat mempersiapkan mental dengan merubah mindset  untuk siap menghindari korupsi.

Selanjutnya Budi mengungkapkan, dirinya juga telah berkoordinasi dengan Wali Kota Medan. “Dari hasil koordinasi yang kita lakukan, walikota mengaku merasa aman dengan kehadiran Tim Korsupgah KPK yang terus melakukan pendampingan selama ini.  Untuk itulah Wali Kota berharap agar Tim Korsupgah terus memberikan pendampingan kepada Pemko Medan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Sebelumnya Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Sekda Kota Medan itu H Syaiful Bahri Lubis menjelaskan, Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan ini digelar sebagai salah satu bagian rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas Tim Korsupgah KPK. Dikatakannya, aplikasi ini akan terus dikembangkan dan disempurnakan sebagai salah satu alat bantu mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang semakin baik.

Workshop gelombang kedua ini diikuti 12  Kepala Bappeda yang berasal dari  Kota  Tebing Tinggi (Sumut) serta 11 kabupaten  dari Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Marowali Utara, Donggala, Parigi Moutong, Morowali, Sigi, Tolitoli, Buol, Banggai Banggai kepulauan, Banggai Laut dan Poso.

Sebelum workshop dimulai, masing-masing Kepala Bappeda menandatangani  kesepakatan kerjasama dengan kepala Bappeda Kota Medan Wirya Al Rahman disaksikan Sekda Kota Medan, Penasehat KPK, Ketua Korsupgah KPK RI Adliansyah Nasution serta Kepada Inspektur Kota Medan Farid Wajedi. (ts-02)

Loading...
loading...