tobasatu.com, Medan | Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mendadak mengunjungi kantor sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi, guna melihat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (3/11/2017).
Sidak diawali gubernur ke Badan Penenggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) yang berada di lokasi berbeda di Kota Medan dan Deli Serdang.
BACA JUGA:
“Sebagai pemerintah kita diminta menerapkan good governance, terutama soal disiplin. Karena sistem kinerja pegawai kita dinilai dari disiplin kehadiran dan kinerja. Saya harap reward and punishment diterapkan sesuai kenyataan,” pesan Gubernur saat melakukan sidak.
Gubernur berharap setiap pegawai harus memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, baik Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi hingga sampai semua jajaran di bawahnya. Kemudian iklim dan kenyamana kerja yang dapat ditunjukkan dengan suasana kantor. Bagaimana kebersihan, kerapihan, dan kondusifitas menjadi bagian keseharian di tempat para abdi Negara bekerja.
Kepada BPBD Sumut, Gubernur meminta seluruh personel yang dibutuhkan pada saat tidak terduga, bisa terus bersiapsiaga 24 jam. Sebab dikatakannya, bencana terjadi tanpa ada jadwal, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga membutuhkan reaksi cepat dalam menangani masalah khususnya para korban.
“Bencana itu bukan hanya dari alam, bisa juga karena ulah manusia seperti kebakaran. Jadi siaga setiap saat itu harus, termasuk hari libur. Karena bencana juga tidak terjadi saat hari kerja saja. Jadi walaupun banyak yang dilatih, termasuk folunteer, tetapi yang paling penting adalah kesiapsiagaan,” katanya sekaligus memotivasi agar BPBD meperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait.
Erry juga pesan kepada Dinas Ketahana Pangan dan Peternakan untuk memperhatikan pelayanan pasca panen dan peternakan di Sumut. Hal itu mengingat anggaran untuk instansi ini bertambah setiap tahun seiring bertambahnya program baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya melihat ada program baru seperti asuransi peternakan. Begitu juga dengan UPT yang ada, kondisi rumah potong hewan di Aek Godang (Paluta), kondisinya tidak baik, belum lagi di tempat-tempat lain. Saya minta diperbaiki, supaya kalau bagus ada semangat ASN untuk bekerja,” sebutnya.
Sedangkan untuk tiga instansi yakni Dinas P3A, Disdukcatpil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai instansi baru, Gubernur meminta agar pelayanan kepada masyarakat diberikan maksimal khususnya dalam bentuk publikasi dan kejelasan prosedur administrasi melalui papan informasi yang harus tersedia di bagian depan kantor.
“Kita sekarang banyak yang awasi, ombudsman, harus ada papan informasi di dalam kantor. Semua harus jelas administrasi dan aturan yang jelas. Kalau nanti ombudsman kasi nilai merah, berarti tidak mencantumkan papan informasi, tidak transparan. Bagaimana semua jelas dan orang tidak menaruh curiga,” katanya sambil mempersilahkan pegawai meberikan pertanyaan dan pesan tentang pencapaian good governance. (ts-02)
