Kanalisasi Marindal Dinilai Proyek Gagal

51
Anggota FPKS DPRD Medan M Nasir. (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | Proyek kanalisasi di Marindal, Sumatera Utara, dinilai merupakan proyek gagal. Sebab proyek yang dimaksudkan untuk pengendalian banjir di Kota Medan tersebut ternyata tak berhasil membebaskan ibu kota Sumut ini dari ancaman banjir.

Menurut Anggota DPRD Kota Medan, M Nasir, proyek kanalisasi Marindal ternyata tak mampu mengendalikan banjir di Kota Medan. Hal ini terbukti saat banjir melanda Kecamatan Medan Maimun hampir setinggi satu meter pada Selasa (6/11/2017) yang lalu.

Banjir di Kecamatan Medan Maimun pun menurutnya sudah merupakan banjir langgananan karena kerap terjadi setiap tahunnya.

“Karena itulah saya menilai proyek kanalisasi Marindal merupakan proyek gagal,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kepada wartawan, Jumat (10/11/2017).

Padahal, kata Nasir, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar Rp600 miliar untuk perbaikan dan perawatan Kanalisasi Marindal.  Seharusnya kata dia, pemerintah menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk ditempatkan di proyek tersebut, siap siaga menjaga pintu air bila sewaktu-waktu debet air naik.

Seperti halnya banjir di Kecamatan Medan Maimun akibat banjir kiriman yang menyebabkan naiknya debit air Sungai Deli, menurut M Nasir seharusnya bias diantisipasi, mengingat sudah dibangun dam untuk mengendalikan banjir.

Dia menilai, Pemerintah Kota Medan harus segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Secara pribadi saya berharap agar terjadi sinergitas antara Pemko Medan dengan Pemprov Sumatera Utara, karena proyek miliaran tersebut jika tidak berfungsi maka akan mubazir,” sebutnya.

M Nasir juga menilai, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai juga ikut andil dalam menyebabkan banjir di Kota Medan.

Untuk itu dia mengimbau Pemko Medan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Sampah, dengan mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda dengan membuang sampah sembarangan. “Jika Perda sudah ada namun tidak dilaksanakan akan menjadi sia-sia,” ujar  Nasir. (ts-02)