DPRD Sumatera Utara Kebut Pembahasan Enam Ranperda

52
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyampaikan kata sambutan pada Paripurna Pengajuan Enam Ranperda di DPRD Sumut, Senin (13/11/2017). (tobasau.com).

tobasatu.com, Medan | DPRD Sumatera Utara membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Senin (13/11/2017). Rapat dilakukan marathon sejak pagi hingga pukul 18.00 WIB sore hari.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut, Parlinsyah Harahap dan Aduhot Simamora  serta dihadiri Gubernur Tengku Erry Nuradi, Plt Sekda Provsu Ibnu Hutomo serta sejumlah pimpinan SKPD.

Keenam Ranperda tersebut yakni perubahan atas Perda Provinsi Sumut Nomor 6 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, Perubahan Kedua atas Perda Provsu Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumut tahun 2017-2037.

Selain itu, perubahan atas Perda Provsu Nomor 10 tahun 2009 tentang PDAM Tirtanadi, perubahan atas Perda Provinsi Sumut Nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMD Provsu serta Penambahan Penyertaan Modal ke dalam PT Bank Sumut.

Dalam rapat tersebut turut dibahas persetujuan perpanjangan kerjasama sister province antara Pemprovsu dengan Bekes Country. Selain itu juga dipaparkan jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum anggota DPRD Sumut atas fraksi terhadap Ranperda tentang Ketenagalistrikan.

Gubernur Tengku Erry Nuradi dalam kesempatan itu mengatakan, latar belakang Pemprov Sumut mengajukan perubahan atas Perda tentang Retribusi Daerah karena adanya ketentuan dari Mendagri terkait pembatalan beberapa ketentuan Perda Sumut. Dimana dalam analisis Mendagri Perda tersebut dinyatakan bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan dengan kepentingan umum sehingga perlu untuk dikaji ulang.

Begitu juga untuk perubahan Perda tentang Pajak Daerah diusulkan,  karena urusan pajak merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itulah pajak daerah perlu mendapat prioritas tentang bagaimana penyusunan, pemungutan hingga mekanisme pengelolaannya.

“Ranperda tentang rencana pembangunan industri provinsi Sumut ini kita gagas agar ada aturan yang baik terkait industri hingga masalah ketenagakerjaan dan Ranperda ini kita harap tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata Erry.

Sementara untuk perubahan Perda tentang PDAM Tirtanadi, hal ini diusulkan karena berkaitan dengan adanya perubahan penyertaan modal yang diberikan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Begitu juga dengan penambahan penyertaan modal kepada Bank Sumut itu dilakukan untuk penambahan modal kepada Bank Sumut. Sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkuat modal, memperluas layanan, menambah PAD Sumut dari deviden juga memperkuat sektor UMKM dengan penyaluran kredit.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman mengatakan, sesuai dengan rapat pimpinan dan fraksi serta sekretaris fraksi yang digelar pada 16 Oktober 2017, telah disepakati kajian terhadap 5 Ranperda dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPBD) sementara ranperda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam PT Bank Sumut dilakukan oleh pimpinan dewan dan BPBD. Dalam kesempatan itu turut dipaparkan hasil kajian dan masukan terhadap Ranperda oleh BPBD. (ts-02)