Wow…!!! Tunjangan Penghasilan Anggota DPRD Sumut Bertambah Rp316 Miliar

56
Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Seratus anggota DPRD Sumatera Utara akan mendapatkan penambahan tunjangan penghasilan sebesar Rp316 miliar, yang dialokasikan di dalam perubahan APBD (P-APBD) Sumut tahun 2017.

Tunjangan itu besarannya berbeda untuk pimpinan dewan dan anggota, dimana sesuai PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, untuk Ketua DPRD Sumut akan mendapatkan tunjangan setara dengan gaji pokok gubernur. Uang representasi Wakil Ketua DPRD provinsi sebesar 80 persen dari uang representasi ketua DPRD provinsi.

Untuk anggota dewan sebesar 75 persen dari  representasi ketua DPRD. Sedangkan tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar 145 persen dari uang representasi yang bersangkutan.

“Nilai masing-masing tunjangan belum diketahui tapi harus mengikuti standar yang diatur PP Nomor 18 tahun 2017,” tutur Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman, ditemui wartawan disela-sela rapat paripurna pembahasan enam Ranperda Provinsi Sumut, Senin (13/11/2017).

Namun menurut Wagirin, tambahan tunjangan penghasilan itu belum dapat dicairkan karena belum ditandatangani gubernur.

Sementara Plt Sekda Provsu Ibnu Hutomo dikonfirmasi wartawan soal belum ditandatanganinya Pergub tambahan penghasilan anggota DPRD Provinsi, membenarkan Pergub tersebut belum ditandatangani gubernur.

“Pergubnya masih di Biro Hukum Setdarovsu, tinggal menunggu ditandatangani gubernur,” ujar Plt Sekda Ibnu Hutomo kepada wartawan.

Dikatakan Ibnu, pengalokasian anggaran sebesar Rp 316 miliar lebih untuk penambahan tunjangan anggota DPRD Sumut dan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pergub Sumut penambahan belanja pegawai itu juga diperuntukkan bagi tunjangan kinerja Pemprov Sumut untuk triwulan tiga dan empat yang tidak tertampung dalam APBD murni.

“Di dalam pergub itu akan diatur alokasi tunjangan reses, transportasi, perumahan dan komunikasi. Untuk masing-masing anggarannya sedang dievaluasi dan dipastikan ada peningkatan. Nilainya kemungkinan lebih besar dari kabupaten/kota yang juga diatur dalam PP Nomor 18,” ujarnya.

Untuk perda tunjangan ini, katanya lagi, ditargetkan selesai dan diteken Gubernur pada akhir November 2017. “Kalau pergub sudah ditandatangani, langsung bisa dicairkan,” tuturnya. (ts-02)