Ini yang Terjadi Jika Sumut Tidak Siap Hadapi Bonus Demografi 2020-2035

62
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dr. Ria Nofida Telaumbanua, memberikan penjelasan soal angka kelahiran penduduk Sumut. (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020-2035, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, dimana jumlah kelahiran penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding penduduk usia muda dan lansia.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP&KB) Sumut mencatat, bahwa pada periode 2020 – 2035, 70 persen jumlah penduduk Sumut merupakan usia produktif, sementara sisanyanya 30  persen merupakan anak-anak dan lansia.

Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dr. Ria Nofida Telaumbanua, kondisi bonus demografi dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi bisa dimanfaatkan untuk sektor tenaga kerja, yang pada akhirnya bisa memacu pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara,” tutur dr.Ria Telaumbanua, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/11/2017).

Sebaliknya, bonus demograsi bisa menjadi bencana jika tidak dipersiapkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu juga bisa menimbulkan dampak sosial ekonomi yakni angka ketergantungan penduduk dimana penduduk usia produktif menanggung penduduk nonproduktif.

“Namun hal ini dapat diantisipasi dengan perencanaan pembangunan yang berkualitas,” sebut dr.Ria Telaumbanua.

Dia menyebutkan, peningkatan jumlah penduduk Sumatera Utara (Sumut) dari 12,9 juta menjadi 14,1 juta jiwa dalam kurun waktu 2010-2016 menunjukkan pertambahan sekitar 187 ribu per-tahunnya. Kondisi ini bisa berdampak pada terjadinya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah serta persoalan terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

“Jadi tujuan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) ini adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas dengan indikator keberhasilan seperti penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP), menurunnya angka kelahiran total dan lainnya,” ujar dr.Ria. (ts-02)