Legislator di Medan Desak Pemborong Pasar Kampung Lalang Dibawa ke Ranah Hukum

192
Godfried Effendi Lubis. (tobasatu.com/ist).

tobasatu.com, Medan | Kalangan anggota DPRD Kota Medan mendesak agar persoalan mandegnya pembangunan Pasar Kampung Lalang dibawa ke ranah hukum.

Pasalnya, pemborong dinilai lalai dalam menjalankan kewajibannya, sehingga mengakibatkan 732 pedagang menjadi korban. Tak hanya pemborong, legislator juga menilai Dinas Perkim sebagai pihak yang berwenang dalam pembangunan Pasar Kampung Lalang.

“Permasalahan ini sangat menjadi perhatian kami, sebab  akibat lalainya pemborong dan Dinas Perkim, banyak pedagang yang menjadi korban,” tutur anggota DPRD Medan Godfried Efendi Lubis, Selasa (5/12/2017).

Disampaikannya, pada tahun 2016 pihaknya sudah menganggarkan untuk anggaran 2017, senilai Rp 26 miliar, untuk pembangunan Pasar Kampung Lalang.

Bahkan, saat itu 20 persen fee awal telah diberikan pada pemborong, PT Budi Mangun KSO. Namun, hingga kini pembangunan Pasar Kampung Lalang tak kunjung dikerjakan.

“Ini sudah salah. Anggaran sudah ada Rp26 miliar. Sebesar Rp 5,2 miliar telah diberikan sama pemborong. Tapi sampai sekarang tidak kunjung siap. Pedagang yang jadi sengsara. Ini dianggarkan lagi untuk tahun 2018 senilai Rp 23 miliar, yang lama kan jadi silpa, yang Rp 21 miliar. Jadi, gimana yang Rp 5 miliar itu? Ini harus dipertanggungjawabkan. Pemborongnya ini harus diselidiki dan dibawa ke ranah hukum,”katanya Selasa (5/12).

Disampaikannya, untuk tahun anggaran 2018 mendatang pihaknya baru mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan. Di dalamnya termaktub dana Rp 23 miliar untuk pembangunan Pasar Kampung Lalang.

“Benar ini jadi pertanyaan. Makanya, baiklah itu Silpa Rp 21 miliar. Lantas, bagaimana Rp 5,2 miliar itu? Ini harus dipertanggungjawabkan. Harus diselidiki, ini kinerja dari pemborongnya sudah tidak benar,”ungkapnya.

BACA JUGA  Wali Kota Diminta Tegas Tertibkan Reklame Liar

Godfrid menuturkan, pada Selasa (12/12) depan, DPRD Medan akan mengadakan rapat dengan pihak Perkim, PD Pasar, Pedagang, Pemborong dan semua stakeholder yang berkaitan dengan Pasar Kampung Lalang.

Pada rapat tersebut akan dibahas secara komprehensif, bagaimana alur kronologis masalah dan penyelesaian masalah.

“Harus diselesaikanlah. Tidak boleh begini terus. Saya minta pun, diblacklist saja itu pemborongnya. Tidak boleh lagi megang. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana penyelesaiannya,”jelasnya. (ts-02)

Loading...
loading...