BACA JUGA:
tobasatu.com, Kabanjahe | Pemerintah Kabupaten Karo diminta segera melaksanakan proses relokasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung ke hunian sementara (Huntara). Pemkab Karo juga diminta ‘jemput bola’ mencari tahu apa yang menjadi kendala sehingga relokasi belum juga dilaksanakan.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Dr Hj Nurhajizah Marpaung saat meninjau lokasi hunian sementara pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, di Desa Ndokum Siroga II dan III , Rabu (6/12/2017).
Wagub meminta agar masyarakat sudah dapat menghuni rumah pengungsian sementara itu pekan depan.
“Saya kira tidak perlu juga terlalu banyak rapat. Yang penting bagaimana secepatnya masyarakat yang masih di pengungsian itu direlokasi ke hunian sementara,” ujar Wagub saat memimpin pertemuan dengan Pemkab Karo, Rabu (6/12).
Dalam kesempatan itu Wagub didampingi Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Cory Sebayang, Kepala Dinas Kehutanan Sumut Harlen Purba, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis, para SKPD Pemkab Karo serta masyarakat pengungsi.
Sebelumnya Wagub juga telah menggelar pertemuan guna meminta penjelasan dari Pemkab Karo tentang kondisi terkini huntara yang disiapkan untuk menampung pengungsi ke tempat yang lebih baik. Termasuk juga dirinya mempertanyakan kendala apa saja yang dihadapi sehingga penanganannya terkesan lambat.
“Makanya kita lihat langsung. Kelihatannya sudah bisa dihuni. Makanya kita akan dorong bagaimana minggu depan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian,” sebut Wagub.
Sebagai tindak lanjut, Wagub juga menyebut akan mengkomunikasikan kondisi terkini serta rencana relokasi ke huntara kepada pemerintah pusat. Mengingat kesiapan hunian menurutnya sudah bisa dihuni sementara.
Sedangkan Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala BPBD Karo Martin Sitepu menyebutkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pendataan sekaligus verifikasi warga sebelum menetapkan lokasi huntara. Sebagaimana diketahui, hunian tersebut telah dibangun sebanyak 348 rumahnya yang terbagi empat lokasi.
Pihaknya pun menargetkan proses pemindahan warga akan dilaksanakan segera, termasuk melengkapi data verifikasi warga sebelum dipindahkan ke huntara. Sedangkan terkait penempatan di komplek huntara, kepala desa didorong untuk menentukan siapa saja yang akan masuk lebih dulu, dimana ada dua mekanisme yakni sesuai musyawarah warga setempat atau dilakukan pengundian.
“Selain itu ada juga masalah lahar dingin yang mengaliri sekitar 14 desa yang terpengaruh. Termasuk abu vulkanik yang melanda 12 kecamatan di Karo,” sebutnya. (ts-02)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.
