Jadi Korban PHK, Mantan Karyawan PT Railink Mengadu ke DPRD Sumut

97
Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

tobasatu.com, Medan | Sekitar 12 orang mantan pegawai PT Railink, Kamis (11/1/2018) mengadu ke Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut, karena menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan menuntut pesangon sesuai ketentuan dan undang-undang ketenagakerjaan.

Para karyawan korban PHK yang didukung Kantor Hukum Suluh Keadilan Advokad Gerald Siahaan & Ridho Pandiangan menyebutkan, pihak PT Railink sudah melanggar ketentuan ketenagakerjaan, karena pegawai yang bekerja di railink kereta api bandara Kuala Namu yang habis masa kontraknya diharuskan melalui outsourching pihak ketiga, jika ingin menjadi pegawai kembali.

“Harusnya pegawai yang habis masa kontraknya diangkat menjadi pegawai tetap, karena sudah bekerja selama 4 tahun dengan perpanjangan kontrak setiap tahun, tapi hal itu tidak dilakukan pihak Railink. Hal itu secara tidak langsung perusahaan mem-PHK karyawannya,” ujar Gerald.

Sementara Ridho Rejeki Pandiangan mengungkapkan, awalnya karyawan masuk di railink bandara Kuala Namu di bulan Juli 2013 melalui pihak ketiga PT Infomedia Solusi Himanika dengan kontrak kerja sampai Oktober 2014. Namun belum sampai habis kontrak, pihak PT Railink mengabil-alih karyawan dan telah dilakukan perpanjangan kontrak 3 kali hingga 2017.

Untuk kontrak selanjutnya, kata Ridho, karyawan diberhentikan. Jika ingin kembali kerja harus lewat outsourching pihak ketiga. Karyawan yang dihentikan diberikan pesangon Rp1,5 juta perorang. Tindakan pihak Railink ditolak karyawan dan diadukan ke dinas tenaga kerja Medan, karena sudah melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

“Dinas tenaga kerja juga menyatakan bahwa para karyawan tidak bisa disebut sebagai karyawan outsourching dan menyarankan perusahaan memberi pesangon Rp15 juta. Tapi karyawan menuntut pesangon dua kali ketentuan sesuai undang-undang ketenagakerjaan,”ungkapnya.

Karena itu, ujar Gerald dan Ridho, para karyawan mengadu dan mempercayakan aspirasi kepada fraksi NasDem untuk diteruskan ke Komisi E DPRD Sumut.

Aspirasi maupun tuntutan karyawan itu diterima langsung anggota FPNasDem HM Nezar Djoeli ST yang minta PT Railink agar menyelesaikan persoalan dengan musyawarah mufakat guna win-win solution atau kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

Mantan anggota Komisi E yang kini menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumut juga minta Dinas Tenaga Kerja Sumut dan Medan lebih tegas, karena karyawan telah dizolimi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (ts-02)