tobasatu.com, Medan | Perbedaan ideology partai pendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumut dalam Pilgubsu 2018, diprediksi bakal ikut menyumbang tingginya angka Golput.
Dengan demikian, target Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) agar partisipasi pemilih di Sumut dalam Pilgubsu 2018 mencapai 60 persen akan sulit tercapai.
Demikian pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara Dr Warjio, menanggapi 3 pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilgub Sumut 2018, Jumat (12/1/2018).
“Dan saya khawatir ini bisa mempengaruhi golput. Kita tahu Sumatera Utara merupakan basis golput yang cukup besar dalam Pilgubsu 2018. Target Kementrian Dalam Negeri agar partisipasi pemilih mencapai 60 persen rasanya sulit tercapai dengan realitas seperti itu,”sebutnya.
Perbedaan ideology ini, dicontohkan Warjio dalam koalisi partai pengusung pasangan Edy Rahmayadi –Musa Rajeckshah (Ijeck), yang didukung Partai Golkar (17 kursi), Gerindra (13 kursi), PKS (9 kursi), PAN (6 kursi), Nasdem (5 kursi) dan belakangan juga didukung partai Hanura (10 kursi).
Semula paslon Edy-Ijeck yang dikenal dengan ERAMAS, didukung PKS, PAN dan Gerindra yang memiliki warna Islami. Belakangan paslon ini juga mendapat dukungan dari Partai Golkar dan Nasdem yang nasionalis.
Masuknya Golkar dan Nasdem, seolah mengkaburkan warna Islami yang menjadi image bagi pasangan ERAMAS.
“Pendukung Edy – Ijeck yang umumnya umat muslim—yang merupakan kader PKS, PAN dan Gerindra bisa jadi merasa terusik dengan bergabungnya Nasdem dan Golkar yang merupakan partai pendukung pemerintah. Apalagi saat Pilgub DKI, Nasdem diketahui merupakan partai pendukung Ahok yang tersangkut kasus penistaan agama,” sebut Wardjio.
Demikian pula koalisi PDIP dan PPP, juga dinilainya tidak nyambung. Karena PDIP merupakan partai berbasis nasionalis sementara PPP berbasis Islami. Sehingga tentu saja kader PPP terusik dengan calon yang diajukan PDIP karena wakilnya Sihar Sitorus adalah seorang non muslim.
Menurut Wardjio, perbedaan ideology partai pengusung paslon cagub/cawagub inilah yang menimbulkan konflik internal, seperti yang terjadi pada PPP Sumut yang melakukan penolakan atas keputusan yang telah dibuat DPP.
“Seharusnya PPP itu kan gabungnya ke poros PKS, PAN dan Gerindra. Sementara Golkar gabungnya ke PDIP dan Nasdem,” kata Warjio.
Namun menurut Warjio, parpol tidak punya banyak pilihan. Seperti halnya PKS, PAN dan Gerindra jika ingin menarik dukungan dari Edy – Ijeck tidak akan berpengaruh terhadap pasangan tersebut, karena suara Golkar dan Nasdem sudah mencukupi untuk mengusung mereka menjadi pasangan calon.
Tsunami Politik
Selain itu Warjio juga menilai telah terjadi tsunami politik di Sumut karena besarnya intervensi pengurus partai di tingkat pusat terhadap parpol di daerah yang membuat elit partai di daerah tak berdaya dalam mendudukkan kadernya maju sebagai kepala daerah.
“Intervensi pusat terhadap kader parpol daerah sangat besar sekali. Sehingga sangat sulit sekali bagi elit parpol daerah untuk bisa menjadikan kadernya maju dalam konteks pilkada ini. Kalau saya melihat ini merupakan suatu bentuk tsunami politik karena daerah tidak bisa mengembangkan kader-kadernya karena dikooptasi oleh kepentingan pusat melalui kader dari pusat yang didrop kemari seperti kejadian di PDIP,” sebut Wardjio.
Dia mencontohkan dalam kasus pencalonan petahana Tengku Erry Nuradi. Menurutnya, tak bisa dibayangkan bagaimana bisa seorang ketua DPD sudah dideklarasikan oleh Nasdem namun tiba-tiba dukungannya ditarik kembali dan Nasdem dengan menggunakan tangan Tengku Erry menyerahkan dukungan kepada calon lawannya.
“Kalau menurut saya ini bentuk intervensi pusat terhadap pimpinan dan kader di daerah,” sebut Warjio. (ts-02)
