DPRD Medan Revisi Perda RPJMD Tahun 2016-2021

331
Walikota Medan bersama Ketua DPRD Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kita Medan tahun 2016-2021, Rabu (24/1) di Ruang Transit DPRD Medan. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Kebijakan pemerintah yang mencabut sejumlah kewenangan di kabupaten/kota dan memindahkannya ke provinsi dan pusat, menyebabkan terjadi perubahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, yang pada akhirnya menimbulkan dampak pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seperti halnya pendapatan reklame pada tahun 2017, dari yang ditargetkan sebesar Rp100 miliar, hanya mampu terealisasi sebesar Rp10 miliar saja.

Karena itulah Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengingatkan agar sejumlah permasalahan di Kota Medan harus secepatnya diselesaikan, walaupun penanganannya kini beralih ke pusat atau ke provinsi.

“Termasuk pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan harus bisa meningkat, jangan seperti tahun lalu, dimana percapaian PAD dari Pajak Reklame dari target Rp100 miliar, terealisasi hanya kisaran Rp10 miliar,” tutur Henry Jhon, Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kita Medan tahun 2016-2021, Rabu (24/1) di Ruang Transit DPRD Medan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan kalaupun tidak melebihi target, setidaknya realisasi PAD tidak kurang dari angka yang ditargetkan.

Disebutkannya, dalam peraturan sudah ada sebagian kewenangan kota dipindahkan ke provinsi dan pusat. DPRD Medan pada prinsipnya menyetujui adanya perubahan RPJMD. Ketua DPRD berharap pembahasan dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama, karena sifatnya hanya revisi.

Terkait masalah banjir yang perlu diperhatikan, diharapkan jangan tiap tahun itu saja yang menjadi permasalahan warga Medan. Dalam kaitan itu, pihaknya sudah mengumpulkan data dan sudah menemui pihak PUPR. Namun apabila tidak ada respon dar PUPR, maka permasalahan banjir ini akan disampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Terkait RPJMD, ada penurunan APBD Kota Medan yang disebabkan adanya kewenangan daerah ke pusat. Untuk itu, seluruh anggota DPRD Medan diharapkan membahas secara sungguh-sungguh perubahan RPJMD ini.

BACA JUGA  Dihiasi Wajah Baru, Anggota DPRD Medan akan Dapatkan Berbagai Fasilitas Berikut

Sementara itu, Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin S MSi dalam sambutannya mengatakan, UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan ada beberapa kewenangan pemerintah kota yang ditarik ke provinsi dan pusat. Perubahan itu membawa kunsekuensi terhadap dokumen perencanaan pembagunan jangka menengah Kota Medan 2016-2021.

Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pembangunan maka dianggap perlu ada perubahan RPJMD. Dalam RPJMD Kota Medan tertuang kebijakan yang harus ditempuh untuk kesejahteraan masyarakat yang menjadi acuan dan dasar pembangunan daerah. Wali kota juga berharap agar pembahasan perubahan RPJMD tidak terlalu lama diselesaikan.

Dalam kesempatan itu Wali Kota dan Pimpinan DPRD Medan melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Pembahasan Perubahan RPJMD No 11 Tahun 2016 disaksikan Wakil Wali Kota Akhyar Nasution, Wakil Ketua DPRD Ikhwan Ritonga, Iswanda Ramli, Ketua F-Demokrat Herri Zulkarnain Hutajulu, Hendrik Demokrat, dan lainnya serta Sekwan Abdul Azis. (ts-02)

Loading...
loading...