Wabup Asahan Tekankan Usulan Pembangunan Berazaskan Pemerataan

224
Wakil Bupati Asahan Surya
Wakil Bupati Asahan Surya

tobasatu.com, Asahan | Wakil Bupati Asahan Surya menekankan agar usulan kegiatan pembangunan harus berazaskan pemerataan. Karena itu, usulan pembangunan infrastruktur dari desa/kelurahan yang belum terealisasi di 2017, hendaknya di usulkan kembali dan mendapat prioritas.

Hal itu ditegaskan Surya dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan, di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, Rabu (7/1/2018).

“Pembangunan harus merata. Untuk itu, kegiatan yang dapat dituntaskan pada 2019, agar dapat menjadi prioritas sehingga dapat dilaksanakan” kata Surya.

Surya menjelaskan, pembangunan pada 2019 diarahkan untuk menuntaskan fokus pembangunan infrastruktur dan bidang lainnya yang belum tuntas pada tahun sebelumnya. Pada 2019, pembangunan infrastruktur difokuskan di 12 kecamatan, sementara pembangunan non infrastruktur di fokuskan di 13 kecamatan lainnya.

Hal yang mendasari kebijakan pola pembangunan 12/13 kecamatan itu sesuai dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang dikenal dengan istilah Nawacita. Pada butir ke 3 Nawacita, disebutkan, bahwa pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Karena itu, usulan kegiatan dikelompokkan sesuai dengan porsi dan kewenangannya. Dan kegiatan yang dananya sedikit, bisa diarahkan mengguanakan dana desa,” katanya.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, Surya memaparkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan masih mengandalkan penerimaan dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) serta pendapatan asli daerah (PAD).

Hanya saja, setahun belakangan, penerimaan DAU dan DAK mengalami penurunan yang disesuaikan dengan keuangan daerah. Dengan demikian, Pemkab Asahan dituntut melakukan inovasi sesuai dengan potensi yang ada guna meningkatkan PAD.

“Untuk itu, saya mengimbau kepada kita semua supaya membayar PBB-P2 dan Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya pembangunan tidak terkendala, sehingga pembangunan dapat dirasakan masyarakat bisa lebih cepat,” tandasnya. (ts-20)

Loading...
loading...