Umat Islam Minta Status Wakaf RS Haji Dikembalikan

330
Perwakilan 13 Ormas Islam foto bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman usai melakukan audiensi membahas masalah status wakaf RS Haji Medan, Senin (5/3/2018) di gedung DPRD Sumut. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Sejumlah elemen umat Islam yang tergabung dalam 13 organisasi kemasyarakatan (Ormas), meminta agar status wakaf RS Haji Medan dikembalikan, sesuai dengan tujuan awal dibangunnya rumah sakit tersebut oleh sebuah yayasan.

Ke-13 ormas Islam tersebut diantaranya perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumut, Muhammadiyah Sumut, Kesatuan Alumni HMI (KAHMI) Sumut, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Sumut, Forum Umat Islam (FUI) Sumut, Al Ittihadiyah Sumut, Lembaga Advokasi Dakwah Umat Islam MUI Sumut, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumut, Nahdhatul Ulama Sumut, dan Al Washlaiyah Sumut diterima Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman S.Sos didampingi Anggota DPRD Sumut Hanafiah Harahap.

Ketua Tim Wakaf RS Haji Medan  H Kasim Siyo menyampaikan, status wakaf RS Haji Medan didasarkan pada sejarah sebelum rumah sakit dibangun, dimana ulama dan tokoh-tokoh Islam telah menggagas untuk membangun rumah sakit Islam di tanah milik Yayasan Islamic Center Medan pemberian Gubsu seluas 17 ha berdasarkan Surat Keputusan Gubsu No: 593.4/239/K Tahun 1983 tanggal 6 Juni 1983.

Disebutkannya, dibangunnya RS Haji sesuai keinginan para ulama untuk mengenang musibah/peristiwa terowongan Mina Saudi Arabia tahun 1990, yang awalnya bernama Rumah Sakit Haji Syuhada Mina (RSHSM) yang sekarang bernama Rumah Sakit Haji Medan (RSHM) dibangun berdasarkan  SKB Menteri Agama Nomor : 24 Tahun 1991, Menteri Kesehatan Nomor : 131-Menkes, SKB II/1991 dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1991, dengan  total biaya pembangunan  sebesar Rp9,1 miliar bersumber dari Pemprovsu sebesar Rp2,4 miliar dan Rp7,1 miliar dari Depag dan umat Islam.

“Kami berharap RS Haji Medan dikembalikan statusnya ke wakaf. Sedangkan  saham atau dana yang bersumber dari Pemprovsu diusulkan sebagai hibah. Diharapkan Ketua DPRD Sumut dam anggota Dewan menindalanjuti keinginan umat Islam yang diwakilkan 13 ormas Islam yang hadir,” ujarnya.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sumut : Turbulensi Politik di Sumut Jangan Sampai Hambat Komunikasi

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman berterima kasih kepada perwakilan ormas dari Tim Wakaf yang merupakan para ulama sebagai wujud dari ketulusan dan keikhlasan menyampaikan hak umat Islam khususnya terhadap status RS Haji Medan. Terkait status hukum RS Haji didasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2014, maka secara hukum Perda dimaksud dapat dikaji kembali.

Untuk itu, pihaknya akan segera membicarakan status RS Haji Medan ke Gubsu agar dibahas status hukumnya dan pihaknya akan mengadakan rapat Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk membahas hal tersebut, diharapkan dapat diputuskan status hukum RS Haji Medan.

Sebelumnya masalah status RS Haji Medan juga sudah dibahas Komisi E DPRD Sumut antara lain HM Nezar Djoeli ST, Zulfikar bersama Dinkes Provsu, IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia), MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumut, Yayasan Islamic Center, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provsu yang merekomendasikan agar dibentuk pansus (panitia khusus) RS Haji Medan guna mempertegas status kepemilikan RS Haji yang saat ini diambil alih Pemprovsu.

Nezar Djoeli mengatakan, pengalihan pengelolaan RS Haji harus benar-benar sesuai amanat UU yang ada. Dalam akte pendirian disebutkan, apabila pembubaran yayasan maka 3/4 anggota harus hadir dan Gubsu tidak boleh diwakilkan.

Dari notulen rapat, Gubsu diwakilkan, tetapi Pergub ditandatangani. “Di akte pendirian rumah sakit pada pasal 18 sangat jelas dikatakan apabila rumah sakit bangkrut dan sebagainya, harus diserahkan kepada badan sosial dalam pengelolaannya, setelah dihitung pailit dan dibayar hutangnya. (ts-02)

Loading...
loading...