Pemilik Gedung Eks Perisai Plaza Mengadu ke DPRD Sumut

309
Rapat Komisi A DPRD Sumut dengan PT United Rope selaku pemilik hak atas bangunan eks Perisai Plaza di Jalan Pegadaian Medan. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Kuasa hukum PT United Rope selaku pemilik eks gedung Perisai Plaza di Jalan Pegadaian, Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun, mengeluhkan carut marutnya birokrasi di Kota Medan.

Pasalnya, meski PT United Rope saat ini merupakan pemilik sah dari bangunan eks Perisai Plaza, yang dibeli dengan cara lelang dari debitor PT Binamata Rusdy Makmur melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Sumut sebesar Rp24,8 miliar, namun perusahaan tersebut kesulitan untuk mengurus surat Hak Guna Bangunan (HGB).

Kuasa Hukum PT United Rope Netty Herawati Pasaribu menuturkan bahwa BPN Kota Medan tidak menyetujui untuk mengeluarkan perpanjangan HGB dengan dalih PT Binamata Rusdy Makmur sebagai penerima hak masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi kepada Pemko Medan selaku pemberi hak.

“Hal itulah membuat pengelolaan objek sebidang tanah seluas 1.736 m2 beserta bangunan perpakiran berlantai sepuluh di atasnya di Jalan Pegadaian, Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun tersebut terhambat. Aset itu dilelang 17 April 2012,” sebut Netty dalam rapat Komisi A DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi A HM Nezar Djoeli, Sekretaris Muhri Fauzi dan sejumlah anggota Komisi diantaranya Ikrimah Hamidy, Sarma Hutajulu, dan lainnya, Senin (12/3/2018).

Netty Herawati menyebutkan, pada 28 Agustus 1989 milik debitor mengajukan surat permohonan untuk bekerjasama dengan Pemko Medan dalam rangka pembangunan gedung parkir di jalan tersebut.

PT Binatama Rusdy Makmur berutang pada PT Sejahtera Bank Umum, dan tidak dapat menyelesaikan pembayaran utangnya. Karenanya dilaksanakan lelang atas barang jaminan yakni aset yang dipersoalkan tersebut.

“17 April 2012, PUPN Sumut dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melakukan lelang terhadap tanah dan bangunan tersebut dan dimenangkan oleh PT United Rope dan dilunasi 20 April 2013,” ujarnya.

PT United Rope juga telah melunasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan objek pajak  dengan total BPHTP sebesar Rp 1,2 miliar. Namun SHGB nomor 642/Aur atas nama PT Binamata Rusdy  ternyata terletak di atas HPL nomor 3 dengan jangka waktu 20 tahun dan sudah berakhir 5 Juli 2013. HPL tersebut, lanjutnya, tidak pernah dinyatakan dalam pengumuman lelang sebelumnya.

PT United Rope juga telah mengajukan permohonan perpanjangan dan balik nama HGB kepada BPN, namun Oktober 2017 pihak BPN mengembalikan berkas tersebut dengan penjelasan berdasarkan PP nomor 40 1996, HGB atas tanah HPL diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang HGB setelah mendapat persetujuan hak pengelolaan dalam hal ini Pemko Medan.

Surat Walikota Medan menjelaskan agar kewajiban PT Binatama Rusdy Makmur diselesaikan terlebih dahulu sebelum ada perpanjangan dan balik nama. Kewajiban itu antara lain pihak pertama menerima royalti sebesar Rp 5 juta pertahun dari pihak kedua selama 25 tahun. Serta pengelolaan lokasi parkir lantai I sampai Lantai 6 pihak kedua diwajibkan membayar sewa kepada pihak pertama sebesar 25 persen dari tarif parkir yang dikutip pihak kedua selama 25 tahun.

“Pemko Medan tidak beralasan untuk menghalangi pemenang lelang untuk memperpanjang dan balik nama SHGB karena objek yang dimaksud dilelang atas nama kementerian keuangan, dalam hal ini objek sudah menjadi kewenangan Negara bukan lagi kewenangan Pemko Medan, di lelang untuk menyelamatkan keuangan Negara,” ungkapnya.

Kepala KPKNL Medan, Ali Azchom menyebutkan proses lelang yang dilaksanakan sah dan sesuai peraturan. Sedangkan Bagian Hukum Pemko Medan, Rahmah menyebutkan Pemko melakukan pemblokiran karena ada kewajiban dari PT Binatama Rusdy kepada Pemko yang belum terbayarkan. Sehingga tidak bisa dikeluarkan rekomendasi untuk perpanjangan dan balik nama.

Anggota Komisi A, Brilian Moktar mempertanyakan kebijakan BPN Medan maupun Pemko Medan yang menghalangi perpanjangan dan balik nama HGB tersebut. Menurutnya Pemko Medan tidak berhak melakukan hal itu. Ia juga mempertanyakan kenapa Pemko tidak menagih kewajiban yang belum pernah diterima Pemko.

“Tidak beralasan jika Pemko mempersulit PT United Rope memperoleh perpanjangan dan balik nama SHGB atas aset yang telah dibelinya lunas dan diakui negara,” ungkapnya.

Anggota Komisi A lainnya, Sarma Hutajulu meminta agar KPKNL juga tidak buang badan atas persoalan itu, ia meminta KPKNL bertanggungjawab dengan membantu pemenang lelang mengurus administrasi yang berlaku.

“Pemko kita rekomendasikan memberikan perpanjangan dan balik nama HGB kepada PT United Rope selaku pemenang lelang yang telah membeli aset itu dari negara. Berikan HGB di atas HPL tersebut,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRDSU, Nezar Djoeli mengatakan ada kelalaian dari pihak Pemko Medan yang menyebabkan adanya tunggakan utang besar dan pembiaran mencapai Rp 12 miliar. Hal itu berdampak pada pemilik baru aset tersebut.

“Carut marut Pemko dalam menertibkan HGB ini sangat merugikan rakyat. Ini merupakan malu bagi pemko Medan,” ujarnya. (ts-02)

Loading...
loading...