Nasib JR Saragih Diputuskan Pada 16 Maret 2018

270
Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain memberikan keterangan kepada wartawan seputar hasil legalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) SMA milik JR Saragih, Selasa (13/3/2018) di Kantor KPU Sumut Jl.Perintis Kemerdedan. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Nasib bakal calon Gubernur Sumut JR Saragih akan ditentukan pada 16 Maret 2018, apakah nantinya berhak untuk ditetapkan sebagai calon gubernur berpasangan dengan Ance Selian, atau tidak karena persyaratannya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Sumut.

Menurut komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Iskandar Zulkarnain, JR Saragih telah menyerahkan legalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), karena ijazah aslinya telah hilang.

“JR Saragih telah melegalisir SKPI nya ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 12 Maret 2018, setelah sebelumnya membuat surat keterangan hilang dari Polsek Kemayoran pada 5 Maret 2018 dan pada 9 Maret 2018 mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar dapat diterbitkan SKPI,” tutur Iskandar.

Legalisir SKPI milik JR Saragih disaksikan oleh 5 komisioner KPU Sumut, perwakilan dari Bawaslu Sumut, serta tiga orang tim JR Saragih.

Menurut Iskandar, sebelumnya saat sidang majelis musyawarah sengketa Pilkada Sumut, Sabtu 3 Maret 2018, Bawaslu Sumut telah mengeluarkan 8 point putusan, dimana pada point kedua memerintahkan pemohon untuk melakukan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon (JR Saragih) kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara legalisir ijazah, bersama-sama dengan termohon (KPUD Sumut).

“Atas dasar itulah kita telah bersama-sama melakukan legalisir ijazah ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang juga disaksikan oleh Bawaslu,” tutur Iskandar.

Namun dia juga mengingatkan bahwa point kedua putusan Bawaslu mengamanatkan bahwa yang dilegalisir adalah foto copy ijazah asli SMA, dan bukannya Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI).

“KPU sempat konfirmasi ulang karena amar putusan Bawaslu adalah leges surat foto copy ijazah SMA asli, bukan SKPI,” ujarnya.

Ditanya wartawan apakah SKPI sudah sesuai dengan amar putusan Bawaslu, Iskandar hanya menuturkan bahwa yang namanya putusan tidak memiliki tafsir.

“Kalau saya pribadi berpendapat yang namanya putusan jelas tidak ada tafsirnya. Sepanjang pengetahuan saya putusan tidak ada tafsirnya,” tegas Iskandar Zulkarnai.

Namun tambahnya, KPU Sumut dalam menetapkan keputusan harus melakukan rapat pleno terlebih dahulu.

Karena itulah, sesuai point 5 putusan Bawaslu, dimana legalisir ulang ijazah dilaksanakan paling lama 7 hari kerja sejak putusan ini dilaksanakan oleh termohon, serta ditambah 3 hari bagi KPU untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak diputuskan, maka KPU akan melaksanakan rapat pleno pada Jumat 16 Maret 2018 mendatang.

“Rapat pleno akan dilakukan secara tertutup dan hasilnya akan kami informasikan setelah rapat pleno berakhir,” ujar Iskandar. (ts-02)

Loading...
loading...