Pertemuan Lanjutan dengan Pelaku UMKM Korban Pemerasan Dinilai Mengecewakan

704
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumut yang menjadi korban pemerasan dan sweeping oknum polisi,menggelar pertemuan lanjutan dengan Wakapolrestabes Medan AKBP Tatan Dirsan Atmaja, Kamis (26/4/2018). (tobasatu.com/T. B. Alexander).

tobasatu.com, Medan | Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumut yang menjadi korban pemerasan dan sweeping oknum polisi, mengeluhkan pertemuan lanjutan yang digelar bersama Wakapolrestabes Medan AKBP Tatan Dirsan Atmaja, Kamis (26/4/2018).

Pasalnya, pertemuan yang juga dihadiri berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan Medan, Dinas Koperasi Kota Medan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Wakapolres Deliserdang, Wakapolresta Asahan, Wakapolresta Langkat, Dinas Perizinan Terpadu Provinsi,  Dinas Lingkungan Hidup Medan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut itu dinilai belum menyentuh substansi dari persoalan yang tengah dihadapi oleh para pelaku UMKM.

Pasalnya, pelaku UMKM berharap agar pertemuan yang merupakan lanjutan dari pertemuan pekan lalu (19/4/2018) dengan Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpau, ada langkah konkrit dan jaminan kenyamanan berusaha yang diberikan.

Namun nyatanya, dalam pertemuan lanjutan yang berlangsung sekira 4 jam dan dipimpin Wakapolrestabes Medan, AKBP Tatan Dirsan Atmaja hanya membahas soal perizinan yang harus dilengkapi para pelaku UMKM semata.

“Pertemuan hari ini, hanya penyuluhan saja. Pada prinsipnya, pelaku UMKM itu tahu hukum. Problemnya, kita yang sudah punya izin semua, tapi dibawa oknum yang tidak mengerti hukum,”ujar Aking, salah satu pelaku usaha yang menjadi korban sweeping dan pemerasan oknum polisi.

Dia mengaku kecewa dengan hasil pertemuan yang digelar tersebut. “Penyuluhan untuk apa?, kita ngerti kok hukum, karena bukan baru ini kita berusaha. Kita menginginkan Kapolda menindak oknum polisi yang memeras dan mengintimidasi UMKM,”ujarnya.

Hal tidak berbeda diungkapkan pelaku usaha lainnya, Husni.  Dia menilai pertemuan tersebut belum menyelesaikan masalah.

“Ini pertemuan mengarah ke dinas. Sementara keluhan kita pelaku UMKM pemerasan dari oknum polisi. Seharusnya, kita dibina bukan dimintai duit. Pertemuan ini tidak menyelesaikan masalah. Hanya sekedar memediasi. Padahal kita berharap bagaimana teman-teman UMKM yang selama ini menjadi korban sweeping dan pemerasan uangnya bisa dikembalikan. Namun tadi dalam pertemuan ini, tidak dibahas,”ujarnya kecewa.

BACA JUGA  Lie Ho Pheng Terpilih Kembali Pimpin Forda UKM Sumut Secara Aklamasi

Bahkan sambungnya, dalam pertemuan tadi juga persoalan keresahan UMKM ini juga diminta untuk tidak diungkit. “Tadi itu, tidak menyelesaikan masalah yang lalu, hanya bagaimana agar kedepannya tidak terulang,”ujarnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Surya Adinata menyebutkan  dari pertemuan yang belangsung sekira 4 jam tersebut, tidak menyentuh substansi yang dikeluhkan pelaku UMKM.

“Seharusnya bagaimana tindak lanjut dengan nama-nama yang dilaporkan pelaku UMKM ini. Karena ada banyak lagi yang mau dilaporkan pelaku UMKM. Selain itu yang diharapkan adalah adanya jaminan berusaha. Ini yang belum terjawab. Makanya kita berharap pertemuan ini ada lanjutan lagi,”ujarnya.

Karena sambungnya, dari pertemuan yang digelar ini, oknum yang dikeluhkan UMKM ini tidak hanya dari Polrestabes saja, namun ada dari Polresta lainnya. “Jadi ini belum tuntas,”ujarnya dan ini  seharusnya dibuktikan dengan tindakan dan aksi yang nyata.

Bendahara Forda UKM Sumut, Sri Wahyuhi Nukman yang didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Advokasi  juga mengamini pertemuan yang digelar ini, hanya membahas soal perizinan. sedangkan masalah yang dikeluhkan dan diresahkan pelaku UMKM tidak ada dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Pertemuan tadi hanya membahas seoal perizinan. izin yang disampaikan ke dinas, kemudian banyak sekali izin yang disampaikan, tidak tahu pasti berapa lama mengurusnya, biayanya juga tidak jelas,”ujarnya.

Sebenarnya sebut Sri Wahyuni dalam pertemuan lanjutan ini para pelau UMKM berharap bisa kembali bertemu dengan Kapolda untuk menyampaikan tuntutan pasca pertemuan pekan lalu.

“Salah satunya, terkait jaminan yang kuat dari pihak kepolisian, bahwa tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi dikemudian hari. Kemudian aparat polisi diminta mengayomi dan membina UMKM bukan membinasakan,”ujarnya.

Sekedar mengingatkan dari pertemuan pekan lalu, Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebutkan pihaknya menemukan adanya beberapa fakta yang diduga dilakukan oleh personal atau oknum, terkait keresahan pelaku UMKM yang menjadi korban sweeping dan pemerasan.

BACA JUGA  Pungli Masih Menjadi Momok Bagi Pengusaha

Irjen Pol Paulus Waterpauw menambahkan langkah awal yang diambil untuk menyikapi persoalan keresahan UMKM yang sudah viral di media sosial,  dengan menurunkan tim Propam Polda Sumut. Kemudian dengan hasil temuan tersebut pihaknya akan menindak lanjuti. (ts-09)