DPRD Medan Tunda Paripurna LKPj 2017 Karena PD Pasar

93
Gedung DPRD Medan. (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan tahun anggaran 2017 yang dijadwalkan Senin (14/5/2018).

Paripurna batal karena Pansus LKPj belum menerima data mengenai jumlah retribusiyang diterima 54 pasar yang dimintakan dari PD Pasar Kota Medan.

“Data awal yang diberikan PD Pasar tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kami minta laporan yang sesungguhnya, sejauh ini data laporan keuangan itu tidak diberikan, makanya diputuskan paripurna pengesahan LKPj,” kata Ketua Pansus LKPj 2017, Rajuddin Sagala, Senin (14/5/2018).

Menurutnya, pembahasan LKPj kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, pansus secara merinci melakukan evaluasi kinerja kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan BUMD.

“Saya sudah bicara dengan Ketua DPRD, dia sepakat menunda pengesahan apabila memang pembahasan belum rampung,” paparnya.

Politisi PKS ini mengaku pansus sudah menyiapkan beberapa rekomendasi untuk dijalankan agar penggunaan APBD 2018 lebih efektif.

“Salah satu rekomendasi kita yakni agar Pemko Medan memperbaiki jalan-jalan rusak sehingga kesan Medan sebagai kota sejuta lubang bisa hilang,” sebutnya.

“Kami juga meminta agar Dinas Perkim lebih memprioritaskan pembangunan drainase baru ketimbang perbaikan yang sudah ada,” tegasnya.

Pansus, lanjut Rajuddin, selama pembahasan juga menerima laporan dari salah satu sekolah tentang kondisi sekolahnya yang tidak layak.

“Ada salah satu sekolah SD di kawasan Jalan Mangaan Mabar yang bangunan fisiknya memprihatinkan. Kepala sekolahnya langsung telfon saya ketika tau ada pembahasan LKPj. Setelah ditelusuri rupanya Dinas Pendidikan yang tidak mengusulkan,” jelasnya. (ts-02)

 

 

Loading...
loading...