tobasatu.com, Medan, | Mencuatnya keberadaan sel mewah milik narapida kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, menimbulkan keprihatinan bagi legislator di Sumut, HM Nezar Djoeli.
Politisi Partai Nasdem itu pun menilai sel mewah milik koruptor terjadi karena memang saat ini kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang ada masih kurang manusiawi karena melebihi kapasitas.
Karena itulah hal ini menurut Nezar masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang perlu mendapat perhatian serius bagi perintah.
Tidak hanya persoalan kondisi Lapas dan Rutan yang kelebihan kapasitas, fasilitas Lapas dan Rutan yang dinilai kurang manusiawi juga dinilai menjadi alasan tidak berjalannya pembinaan di lapas dan Rutan.
“Satu sisi kita melihat bahwa temuan fasilitas mewah di Lapas jauh dari rasa keadilan bagi napi yang memang tidak sanggup secara finansial membayar oknum petugas Lapas. Tapi kalau boleh jujur memang kita prihatin dengan kondisi Lapas dan Rutan di daerah kita. Tidak hanya over kapasitas, fasilitasnya juga jauh dari kata manusiawi. Pemerintah harus segera merevatilisasi Lapas dan Rutan, “ujar Ketua Komisi A DPRD Sumut kepada wartawan Kamis (26/07/2018).
Dijelaskan Nezar dengan kondisi Lapas dan Rutan tersebut tentu akan memunculkan persoalan-persoalan baru di belakang hari. Apalagi keberadaan lapas yang sejatinya tempat pembinaan sebelum para narapidana bebas dan kembali ketengah-tengah masyarakat malah kembali mengulangi perbuatan melanggar hukum.
“Dengan kondisi yang ada orang yang sebelumnya hanya pemakai narkoba selepasnya dari Lapas malah jadi Bandar. Bahkan sebelum bebas di Lapaspun dia masih bisa bertransaksi narkoba karena tidak maksimalnya pembinaan dan pengawasan,”ujarnya.
Nezar pun berharap persoalan yang telah berlarut-larut ini dapat segera teratasi. Pemerintah harus bisa mewujudkan revitalisasi Lapas dan Rutan sebagai tempat pembinaan para napi agar sekembalinya ke masyarakat menjadi orang baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.
Tidak kalah pentingnya lanjut Nezar meskipun para narapidana telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak bisa dikesampingkan kalau mereka merupakan warga negara yang wajib mendapat perlindungan dan jaminan HAM dari negara. Untuk itu Nezar kembali mengingatkan agar pemerintah dapat merealisasikan pembangunan Lapas dan Rutan yang refresentatif layaknya lembaga pemasyarakatan.
Meskipun bukan persoalan yang mudah karena memerlukan anggaran yang cukup besar namun hal ini harus segera terealisasi. Pemerintah melalui Kemenkumham hendaknya bisa bersinerji dengan stake holder terkait.
“Kalau sekarang kita lihat di lapas tidur saja mereka susah karena padatnya. Akibatnya pengawasan pun tidak maksimal sehingga munculah persoalan-persoalan baru. Coba lihat di Belanda sepi penghuni Lapas atau Rutannya. Karena selain masyarakatnya sudah taat hukum, memang pembinaan narapidana sana sudah berjalan baik, “pungkasnya. (ts-02)
