Legislator Sesalkan Tiga Pelayanan Kesehatan Ini Tidak Lagi Ditanggung BPJS

1536
Anggota DPRD Medan Ilhamsyah, SE.

tobasatu.com, Medan | Anggota DPRD Medan, H.Ilhamsyah, SH menyayangkan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak lagi menjamin atau menanggung tiga pelayanan kesehatan yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik, per 25 Juli 2018.

Politisi Partai Golkar ini menilai dua pelayanan kesehatan yakni katarak dan persalinan bayi sehat masih sangat diperlukan masyarakat, khusunya di Kota Medan.

“Terus terang kita menyesalkan ini, kenapa harus dihilangkan. Sampai saat ini masyarakat sangat memerlukan program ini,” jelas Ilham, Jumat (27/07/2018).

Bayangkan saja, kata anggota dewan yang juga menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, banyak masyarakat di Medan yang hidup dibawah garis kemiskinan seperti di daerah pinggiran yang sudah barang tentu tidak akan sanggup membayar uang persalinan bayi yang terlahir sehat.

“Masyarakat sangat memerlukan pelayanan ini, dimana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil,” ucap anggota Komisi D ini.

Begitu juga soal katarak, menurut Ilham BPJS Kesehatan harusnya memberikan prioritas pada penyakit ini.

“Katarak juga termasuk yang harus mendapatkan prioritas, katarak ini banyak diderita masyarakat bawah. Kalau juga pelayanannya dihilangkan, pakai apa mereka berobat,” tanya Ilham.

Ilham mengharapkan, BPJS bisa mempertimbangkan kembali pencabutan ini mengingat pelayanan kesehatan seperti persalinan dan katarak masih sanagat diperlukan masyarakat.

“Harapan kita layanan persalinan dan katarak terap dalam jaminan BPJS,” jelasnya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat membenarkan, per Rabu (25/7), BPJS Kesehatan menerapkan beberapa implementasi sehingga per 25 Juli 2018 BPJS  tidak menjamin atau menanggung tiga pelayanan kesehatan, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

“Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, kedua Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan ketiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik,” katanya.

BACA JUGA  DPRD Medan Bahas Perubahan Perda tentang Pengelolaan Sampah

Ia menambahkan, terbitnya peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Khususnya Pasal 24 ayat 3 yang menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran  pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi, dan efektivitas jaminan kesehatan.

Jadi, kata dia, kebijakan tiga Peraturan ini dilakukan agar peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien. (ts-02)