Pendataan Aset Pemprovsu Diselesaikan Dalam Tempo 6 Bulan

293
Sekda Provsu Sabrina saat membacakan tanggapan Pemprovsu atas rekomendasi Pansus Aset DPRD Sumut, Senin (30/7/2018). (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Panitia Khusus DPRD Sumut terhadap aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pansus Aset) telah menyelesaikan tugasnya, dengan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemprov agar masalah aset yang belum terdata di dalam dalam data base agar diselesaika  selambatnya dalam waktu enam bulan.

“Pansus Aset telah merekomendasikan agar Pemprovsu menyelesaikan pendataan aset selambatnya enam bulan sejak rekomendasi ini disampaikan dan melaporkan kembali hasilnya kepada DPRD Sumatera Utara,” tutur Juru Bicara Tim Perumus H Muchrid Nasution SE, membacakan rekomendasi terkait pengelolaan barang milik daerah, dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut H.Wagirin Arman dan dihadiri Sekda Provsu Sabrina, Senin (30/7/2018).

Menurut Muchrid yang akrab disapa Coki, Pansus Aset yang mulai dibentuk sejak tahun 2015, telah menemukan banyak aset milik Pemprovsu di kabupaten/kota yang belum terdata dalam data base provinsi.

“Sebagai contoh di Kabupaten Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, dan lain-lain. Untuk itu diminta kepada Pemprovsu agar menyelesaikan selama enam bulan sejak rekomendasi ini disampaikan dan melaporkan kembali hasilnya kepada DPRD Provinsi sumatera Utara,” ujarnya.

Pansus juga meminta kepada  setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar menginventarisasi seluruh asset bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang dikuasai maupun yang tidak dikuasai yang terdapat di seluruh kabupaten/kota.

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera menindaklanjuti proses inventarisasi dan penertiban aset milik daerah, yang saat ini dinilai belum optimal oleh DPRD Sumut.

Selain itu, Gubernur juga diminta untuk meindaklanjuti masalah asset milik Korpri seluas 249,8 hektar di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan yang pernah diungkap oleh media pada tahun 2016.

“Pemprovsu juga diminta membuat tahapan tentang asset paling lambat tahun 2019, dengan biaya dianggarkan dalam P-APBD 2018, RAPBD 2019 dan P-APBD 2019 agar seluruh aset Pemprov clear and clean,” sebut Coki.

BACA JUGA  Pemprovsu Segera Tindak Lanjuti Penertiban Aset Daerah

Sementara itu Sekda Provsu Hj.Sabrina saat membacakan tanggapan Gubernur Sumatera Utara menyebutan, Pemprovsu akan segera menindaklanjuti proses inventarisasi dan penertiban aset milik daerah, yang saat ini dinilai belum optimal oleh DPRD Sumut.

“Saat ini, usaha yang sudah dilakukan Pemprovsu untuk menertibkan aset daerah yaitu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Badan Pertanahan Nasional. Hal ini untuk mempercepat pensertifikatan aset-aset daerah yang belum bersertifikat. Selanjutnya, kita akan lakukan penertiban aset-aset bergerak,” ujar Sabrina. (ts-02)

Loading...
loading...