Pindah Partai, Januari Siregar Mengundurkan Diri dari DPRD Sumut

6054
Anggota DPRD Sumut Januari Siregar yang sebelumnya diusung PKPI pindah ke Partai Perindo saat mendaftarkan diri sebagai Caleg untuk Pemilu 2019. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Januari Siregar mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014-2019, karena memutuskan untuk pindah partai.

Dalam Pemilu 2019, Januari Siregar diketahui mendaftarkan diri sebagai Caleg Partai Perindo.

Menurut Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga, terdapat tiga orang anggota DPRD Sumut yang masih aktif yang pindah ke partai lain.

Selain politisi PKPI Januari Siregar yang pindah ke Partai Perindo, juga ada nama Rony Reynaldo Situmorang politisi Partai Demokrat yang pindah ke Nasdem, serta Syahrial Tambunan dari Partai Demokrat yang juga pindah ke Partai Nasdem.

Untuk bakal caleg yang pindah partai, menurut Benget, ada aturannya, yakni harus melampirkan surat keterangan dan pernyataan bahwa yang bersangkutan telah resmi mengundurkan diri dari partai asal, serta surat keterangan dari Ketua DPRD di tempat yang bersangkutan menjadi penyelenggara negara selama ini.

“Kita tinggal hanya menunggu paling lambat H -1 akan diumumkannya Daftar Caleg Tetap (DCT) surat pengunduran diri tersebut harus sudah diserahkan,” ungkap Benget kepada wartawan di Medan, Minggu (12/8/2018).

Sementara saat dipertanyakan tentang Caleg yang Tidak Memenuhi Syarat (DCS), Benget menerangkan ada dari beberapa Partai yakni, Partai Berkarya, Garuda, Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
yang tidak melengkapi berkas seperti adanya Ijazah yang tidak dilegalisir dan dokumen individual yang tidak lengkap dimasa perbaikan.

Sedangkan untuk mantan terpidana korupsi, kejahatan terhadap anak dan narkoba sampai sejauh ini, KPU Sumut belum ada menemukan caleg yang terindikasi sehingga dapat mempengaruhi menjadi TMS.

“Mantan koruptor tidak ada yang TMS terkecuali DPD ya, ada. Memang mantan terpidana bisa diterima. Seperti Abdilah calon DPD yang mengaku hanya mantan terpidana, tanpa menunjukkan bukti vonis pengadilan. Dari pasal yang dikenakan kemudian KPU mengatakan TMS untuk Abdillah. Dari pasal apa yang dikenakan pasal berapa dan tindak pidana apa yang dilakukan nanti dapat diketahui. Kalau dia tidak mengaku itu soal lain. Kita harap masyarakat nanti untuk proaktif memberikan informasi,” ujarnya. (ts-02)

BACA JUGA  Diintimidasi Preman Bertopeng, Puluhan Warga Lau Cih Mengungsi ke DPRD Sumut