Pidato Perdana Gubsu Edy Rahmayadi di DPRD Sumut ‘Panen’ Kritikan

1060
Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Pidato perdana yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat rapat paripurna Istimewa DPRD Sumut, Senin (10/9/2018) menuai kritikan dari wakil rakyat. Dua biro di jajaran Setda Provsu harus bertanggungjawab atas insiden tersebut.

Seperti yang disampaikan senator Dedi Iskandar Batubara. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini menyebut pidato perdana yang disampaikan Edy Rahmayadi setelah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 5 September 2018 lalu,  tidak menyebutkan duta besar dan konsulat jenderal negara sahabat yang hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut.

“Kita menyesalkan pidato gubernurnur karena tidak menyebutkan penghormatan kepada konjen negara-negara sahabat, dan itu saya kira dalam protokoler acara seperti ini itu sangat fatal sekali. Padahal ada tiga konsulat jenderal negara sahabat yang hadir di dalam ruang paripurna,” sebut Dedi Iskandar.

Bahkan menurut Dedi Iskandar dia sempat melihat gestur tubuh dari Konjen Amerika yang kelihatan kurang nyaman karena namanya tidak disebutkan dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman tersebut.

Selain tidak menyebut kehadiran Konsul dan Konjen Negara sahabat, protokoler juga tidak menyebutkan kehadiran dari dua Lembaga Tinggi Negara yang diundang dalam acara tersebut yakni Dewan Perwakilan  Daerah (DPD) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebagaimana diketahui, selain Dedi Iskandar Batubara yang merupakan anggota DPD RI, hadir juga dalam kesempatan itu anggota DPR RI H Abdul Wahab Dalimunthe.

“Gubernur juga tidak menyebutkan kami yang hadir disini. Ada dua Lembaga tinggi negara yang hadir yakni DPD dan DPR. Artinya yang salah bukan gubernur tapi bu sekda dan sfaf-staf nya. Saya hanya mengingatkan bahwa saya ini anggota Lembaga Tinggi Negara, ada anggota DPR juga hadir disini pak Wahab Dalimunthe,” sebutnya.

BACA JUGA  Banjir di Medan Masih Jadi Keluhan Warga Saat Reses Anggota DPRD Sumut

Sementara Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli juga mengkritik pidato Gubsu Edy Rahmayadi karena naskah pidato Gubsu tidak ada di setiap meja dewan. Padahal naskah pidato yagn berisikan visi misi dan program Gubsu itu penting untuk diketahui wakil rakyat.

“Kita minta masalah ini jangan di anggap enteng. Saya rasa ada orang yang harus bertanggungjawab dalam masalah ini. Mengapa di meja dewan tidak ada pidato Gubsu, ini penting bagi kami untuk kedepannya bisa mengkritik kinerja,” ujarnya usai rapat paripurna.

Menurut Nezar Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas Sitorus dan Kepala Biro Otonomi Daerah Basarin Yunus Tanjung harus bertanggungjawab atas insiden yang kurang mengenakkan tersebut.

Sekretaris DPRD Sumut Erwin Lubis ketika dikonfirmasi wartawan, menyatakan bahwa pihaknya hanya bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat Paripurna Istimewa tersebut. Sementara seluruh persiapan, termasuk teks pidato gubernur dilakukan oleh Biro Otonomi Daerah (Otda) Setda Provsu.

“Kami hanya penyelenggara saja, persiapan seluruhnya dilakukan oleh Biro Otda Setda Provsu,” ujar Erwin Lubis. (ts-02)

 

Loading...
loading...