BACA JUGA:
tobasatu.com, Medan | Sekitar satu juta masyarakat Sumatera Utara hingga kini belum melakukan perekaman KTP Elektronik (e-KTP). Hal itu diharapkan tidak sampai menyebabkan masyarakat kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu 2019.
“Kita berharap pada Pileg dan Pilpres tidak ada masyarakat di Sumut, dan Indonesia secara umum yang kehilangan hak pilihnya hanya karena persoalan KTP elektronik. Untuk itu, kita mendorong Kemendagri agar semakin pro aktif untuk bisa melaksanakan perekaman-perekaman KTP elektronik ini,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr Hj Nihayatul Wafiroh MA, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (20/9/2018).
Kunjungan ini dalam rangka pengawasan terhadap persiapan dan kesiapan pelaksanaan terkait sinkronisasi daftar pemilih pada Pileg dan Pilpres 2019.
Dikatakan Nihayatul Wafiroh, setelah melakukan diskusi dengan KPU Provinsi Sumut, Disdukcapil Provsu, dan Bawaslu Sumut, dia mendapatkan informasi permasalahan di Sumut hampir sama dengan seluruh persoalan di seluruh provinsi di Indonesia.
“Persoalan kita ternyata sama di seluruh Indonesia, mulai dari daftar pemilih ganda, warga yang belum melakukan perekaman, dan lainnya. Itu yang akan menjadi fokus yang akan kita selesaikan di Komisi II. Untuk menyelesaikan DPT ganda ini, kita berikan waktu perpanjangan hingga dua bulan kepada KPU,” tutur Nihayatul.
Sementara Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dalam pertemuan itu menyatakan untuk membantu mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019 ini Pemprov Sumut akan ikut berperan aktif, khususnya dalam hal membantu KPU melengkapi data pemilih melalui Disdukcapil. Kepada KPU, Ijeck berpesan agar gencar melakukan sosialisasi. Juga pada Bawaslu, Ijeck berharap untuk bersikap tegas dan netral dalam melakukan pengawasan.
“Seperti Pilkada serentak sebelumnya yang berlangsung kondusif, semoga Pileg dan Pilpres juga demikian. Mudah-mudahan kunjungan Komisi II DPR RI ini bisa memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan kita di daerah. Manfaatkan kunjungan beliau-beliau ini untuk berdiskusi dan bertukar pikiran,” pesannya.
Pertemuan berlangsung dengan melakukan diskusi dan dialog. KPUD, Bawaslu, dan Disdukcapil Provsu memaparkan apa saja yang menjadi kesulitan di lapangan dan Panja Komisi II DPR RI kemudian memberikan tanggapan, saran, dan masukan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Ditjen Dukcapil Ir I Gede Suratha MMA, Asisten Administrasi Pemerintahan Setdaprovsu Drs Jumsadi Damanik SH MHum, Kadis Dukcapil Provsu Dr Drs M Ismael Parenus Sinaga MSi, Kepala Badan Kesbangpol Provsu Suriadi Bahar SH MH, Kepala Biro Pemerintahan H Afifi Lubis SH, Kepala Biro Hukum H Sulaiman Hasibuan SH MSi, Ketua KPU Provsu Mulia Banurea SAg MSi dan yang mewakili Bawaslu. (ts-02)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.
