Akibat Parliementary Treshold, Parpol Tak Selektif Rekrut Caleg

355
Anggota DPR RI Meutya Hafid, saat berbicara pada diskusi public bertajuk ‘Woman Goes to Parliament’ yang diselenggarakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumatera Utara, Jumat (2/11/2018). Diskusi juga menghadirkan Anggota DPR RI Prof.Darmayanti Lubis dan Caleg DPR RI Sutyas Handayani. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), membuat partai politik tak selektif dalam merekrut calon anggota legislative. Parpol cenderung mengendepankan popularitas ketimbang kualitas caleg yang mereka usung untuk bertarung dalam Pemilu 2019.

Menurut Anggota DPR RI Meutya Hafid yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2019, akibat pemberlakuan parliamentary threshold, Parpol cenderung memilih Caleg yang memiliki popularitas tinggi baik artis, penguasa, dan pengusaha, meski secara kualitas kurang mumpuni, karena dinilai memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih.

Akibatnya, sebagai caleg incumbent, mereka kesulitan untuk ‘jualan’ program dan visi misi kepada masyarakat.

“Akibat Parliementary threshold Parpol berlomba-lomba untuk mencari caleg yang tak hanya berkualitas tapi juga populer sehingga artis caleg tidak masalah, demikian juga keluarga penguasa adik bupati, anak bupati tanpa melihat kompentensi nya,” tutur Meutya Hafid, saat berbicara pada diskusi public bertajuk ‘Woman Goes to Parliament’ yang diselenggarakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumatera Utara, Jumat (2/11/2018).

Diskusi tersebut juga menghadirkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prof.Dr.Ir.Hj Darmayanti Lubis, serta caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sutyas Handayani.

Menurut Meutya yang akan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil Sumut 1, partai politik tentunya akan melakukan segala cara agar peroleh kursi mereka maksimal.

Sebagai caleg incumbent, Meutya menyatakan bahwa mereka tentunya menawarkan visi dan misi kepada masyarakat jika nanti terpilih kembali.

Seperti yang sudah dilakukannya saat ini dengan rutin mengunjungi posyandu di Kawasan Deli Serdang, mengawal dana desa, termasuk mengupayakan keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi masyarakat yang kurang mampu.

Namun mantan jurnalis senior Metro TV itu mengaku ‘jualan program’ kepada masyarakat saat ini tak akan berdampak signifikan jika masyarakat masih memiliki mindset politik uang dan memilih caleg yang populer dari kalangan artis..

“Caleg incumbent tentu sulit kalau mau jualan program dan visi misi kepada masyarakat. Kita harus kerja keras,” ujar Meutya.

Peraturan mengenai presidential threshold tertuang dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disebutkan bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dari hasil pileg sebelumnya untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres pada 2019. (ts-02)

 

Loading...
loading...