1.714 Orang ‘Gila’ Masuk ke DPTHP 2 Pileg dan Pilpres

264
Kantor KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Divisi Data dan Informasi, Herdensi meyakini sejumlah 1.714 orang penyandang disabilitas khususnya untuk tuna grahita (keterbelakangan mental) yang masuk dalam penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP 2) dinilai masih memungkinkan mau atau dapat mencoblos pada 17 April 2019 mendatang.

“Memang kami harus tegaskan untuk tuna grahita, itu bukan orang yang sakit berat (gila) seperti banyak ditemui di jalan-jalan. Karena untuk hal ini kita tetap koordinasi dengan pihak terkait, seperti rumah sakit jiwa, karena memang harus konfirmasi kalau kemudian mereka dinyatakan diantara pasien diprediksi bisa memilih tanggal 17 April 2019, maka kita masukkan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap),” ujar Herdensi di kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (19/12/2018).

Dikatakannya, KPU Sumut dalam masalah ini tidak hanya memandang persoalan tuna grahita masuk dalam penyempurnaan DPTHP 2  ini menjadi kewajiban, namun sebagai komitmen untuk turut melindungi teman-teman disabilitas ditengah masyarakat.

Diketahui, berdasarkan hasil pleno KPU Sumut beberapa waktu lalu disebutkan ada sebanyak 11.882 orang penyandang disabilitas telah masuk kedalam penyempurnaan DPTHP 2  KPU Sumatera Utara untuk Pemilu tahun 2019 mendatang yang berjumlah total sebesar 9.785.753 pemilih.

Dan, dari total 11.882 orang penyendang disabilitas, sebutnya, ada sebanyak 3.869 orang merupakan tua daksa (cacat fisik), kemudian sejumlah 1.863 orang adalah tuna netra, sedangkan tuna rungu atau wicara sebanyak 2.289 orang, untuk tuna grahita (hilang ingatan / gila) mencapai 1.714 orang, dan sebanyak 2.147 orang untuk peyandang disabilitas lainnya.

Berkenaan dengan fasilitas pada saat pencoblosan, Herdensi menegaskan berdasarkan undang-undang telah mengatur terkait fasilitas diterima penyandang tuna netra berupa pengadaan kertas suara khusus.”Untuk disabilitas lainnya adalah bagaimana kemudian menciptakan TPS seramah mungkin, pada mereka misalnya kita anjurkan dan meminta atau kita instruksikan pada KPU kabupaten / kota hingga PPK dan PPS serta KPPS menyahuti itu, dengan mendirikan TPS tak sampai menyulitkan mereka,” pungkasnya. (ts-02)

BACA JUGA  KPU Medan Tunggu Hasil Rekap Suara Pilgubsu 2018
Loading...
loading...