BACA JUGA:
tobasatu.com, Medan | Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi terlibat cekcok dengan pengunjukrasa yang tengah melakukan aksi demo menuntut agar Pemprov mengusut dugaan alih fungsi lahan hutan lindung di Kabupaten Langkat.
Kasus alih fungsi lahan hutan di Langkat itu mencuat ke publik seiring dengan penggeledahan kantor PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) di Jalan Sei Deli, yang merupakan perusahaan milik keluarga Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah. Bahkan pria yang akrab disapa Ijek itu sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut.
Menurut Edy, begitu banyak kasus yang mencuat, kenapa pengunjukrasa hanya meributi soal PT ALAM, padahal di kepemimpinan gubernur sebelumnya kasus Register 40 pun sudah lama mencuat.
“Kenapa gak kasus rigester 40 yang kau ributi. Seharunya gak itu yang kau angkat jadi judul. Kenapa Ijeck aja yang kau apakan,” katanya kepada Koordinator Aksi Indra Minka.
Merasa tidak senang dengan perkataan Edy, Indra Minka terlihat grasak-gresuk mendengar lontarannya.
“Gayamu aja udah kayak diatas gubernur. Kau ngomong aku sopan, giliran awak ngomong ntah kemana-mana kau lihat,” ujar Edy.
Lantaran kesal karena sudah tiga hari berturut-turut didemo oleh beberapa kalangan masyarakat, mahasiswa dan aktivis lingkungan, Edy Rahmayadi akhirnya mengultimatum para perwakilan pengunjuk rasa yang pada hari ini terkena imbasnya.
“Kenapa gak kau demo orang Jakarta, kenapa kau demo sama aku. Bunyinya ini menjurus kepada Ijeck semuanya. Kau pasang spanduk itu di depan pintu, kau masukkan kendaraan jelek kau itu. Aku juga punya cara, jangan cara kau aja yang kau pikirin, cara aku gak kau pikirin,” katanya dengan suara meninggi.
Mantan Pangdam I/BB ini juga meminta kepada masyarakat selalu memberikan masukan dengan cara tidak berdemo karena menggangu aktivitas para pengguna jalan atau yang sedang bekerja.
“Saya sangat terbuka dengan siapapun yang ingin bertemu dengan saya, tetapi tolong dengan cara yang baik-baik. Jangan menutup jalan di depan kantor saya, ajukan baik-baik kalau ingin memberi paparan, dengan senang hati saya terima. Apalagi paparan tersebut membawa banyak kebaikan untuk Sumut,” ujar Edy.
Perihal salah satu tuntutan yang menilai bahwa kinerja Gubsu selama empat bulan masih jalan di tempat, Gubsu Edy menanggapi bahwa segala sesuatu tentu membutuhkan proses. Saat ini, dirinya masih membenahi internal birokrasi.
“Kalau kalian memang punya niat baik, bantu saya. Berikan solusi. Empat bulan tentu tidak cukup untuk membenahi seluruh Sumut. Banyak yang sudah lima tahun menjabat tidak selesai semua masalah, saya baru empat bulan. Jangan menilai buruknya saja, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 yang biasanya selesai di Bulan Maret, telah saya tuntaskan Desember lalu,” tuturnya.
Untuk itu, sebagai solusi Gubsu menawarkan agar Aliansi Rakyat Peduli Lingkungan Hidup Sumut menyiapkan paparan dan solusi yang menurut mereka terbaik untuk menyelesaikan masalah tuntutan alih fungsi kawasan.
“Silahkan kalian persentasikan, kita fasilitasi di sini. Saya akan undang OPD terkait dan pakar. Kita diskusikan bersama untuk Sumut yang lebih baik,” katanya. (ts-02)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.
