Wakapoldasu Himbau Masyarakat Untuk Tidak Main Hakim Sendiri

790

tobasatu.com, Medan | Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto menghimbau madyarakat untuk tidak main hakim sendiri dalam menghadapi pelaku kejahatan.

Serahkan dan percayakan sepenuhnya penanganan kasus dan pelaku kejahatan pada aparat penegak hukum agar diproses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Hal itu diungkapkan Mardiaz dalam Ngobrol Santai (Ngobras) bersama Wartawan Unit Polrestabes Medan, Senin (25/2/2019) kemarin.

Itu dikatakan Mardiaz menanggapi kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan Satpam salah satu kampus berujung pada tewasnya dua korban yang dituduh mencuri helm beberapa waktu lalu.

“Untuk kasus ini sudah diproses oleh Polrestabes Medan. Intinya, proses hukum harus ditangani pihak berwenang. Untuk kejahatan menghakimi massa kita selalu mengimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri,” kata Mardiaz.

Lanjut diungkapkanya, untuk kasus main hakim sendiri, kalau saksi dan alat bukti lengkap seperti adanya rekaman CCTV penanganan kasusnya akan terus berlanjut. Sebab, masyarakat tidak dibenarkan main hakim sendiri.

Terkait adanya dugaan Satuan Pengamanan (Satpam) yang tidak memiliki sertifikat, Wakapoldasu menegaskan hal itu tidak dibenarkan.

“Sebab, seorang Satpam wajib mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum mendapatkan sertifikat dalam bertugas,” sebutnya.

Dalam obrolan itu juga dibahas soal komitmen netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu. Menurut Mardiaz, Polri dalam hal ini Poldasu akan berusahan semaksimal mungkin melakukan colling system  dengan berkunjung ke masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan olahraga sampai menyelenggatakan zikir bersama. Ini sebagai upaya Poldasu dalam menurunkan suhu politik yang meningkat jelang Pemilu.

“Dalam kontestasi Pemilu baik itu Pilpres dan Pilkada setidaknya ada 20 ribu Caleg yang berkontestasi di Sumut. Dan setiap kontestan ini pasti akan menyampaikan kalau dia yang terbaik. Di sinilah potensi-potensi hoaks, ujaran kebencian dan saling menghujat bisa terjadi melalui kampanye negatif hingga kampanye hitam,” katanya.

BACA JUGA  Selamat, 70 Personil Polisi Jajaran Polrestabes Medan Dapat Penghargaan

Jika diperhatikan sekarang ini, lanjut Mardiaz, kampanye negatif dan kampanye hitam sudah mulai masuk ke rumah ibadah, dengan dalih ceramah agama, pengajian dan zikir bersama. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri khususnya Poldasu. Jika memang indikasi-indikasi itu terbukti melakukan pelanggaran UU ITE dan hoaks akan segera diproses. Namun, konsekuensi yang harus dihadapi, polisi dituduh tidak netral.

Ditwgaskannya, Polri khususnya Poldasu pasti netral dalam Pemilu. Jika nantinya ada oknum-oknum yang sengaja mengarahkan untuk memilih salah satu Paslon, masyarakat diminta tidak ragu untuk segera melaporkannya. Dan akan segera ditindak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Diakhir diskusi, Wakapoldasu mengapresiasi kegiatan Ngobras yang digagas Wartawan Unit Polrestabes Medan. Kegiatan ini sesuai dengan  Visi Polri yaitu Promoter, bagaimana Polri wajib menggalang (menjalin) hubungan baik dengan wartawan. “Intinya Polri wajib menggalang hubungan dengan media, hanya caranya saja mungkin yang berbeda-beda. Namun yang terpenting, bagaimana informasi tersalurkan ke media,” tandasnya. (ts-05)